Erdogan Kembali Pecat Puluhan Ribu PNS

Sebagai gantinya, Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian mengangkat ribuan akademisi, guru dan petugas kesehatan melalui surat keputusan keadaan darurat baru.

Minggu, 30 Okt 2016 20:32 WIB

Presiden Recep Tayyip Erdogan. Foto: Antara

KBR- Pemerintah Turki telat memecat 10 ribu orang pegawai negeri atau PNS dan menutup 15 media sebagai langkah lanjutan pasca kudeta yang gagal pada Juli lalu. Sebagai gantinya, Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian mengangkat ribuan akademisi, guru dan petugas kesehatan melalui surat keputusan keadaan darurat baru.

Erdogan juga menghapus mekanisme pemilihan rektor di Universitas dan ia akan langsung menunjuk langsung rektor dari calon yang diusulkan oleh Dewan Pendidikan Tinggi (YOK).

Turki secara resmi telah menangkap lebih dari 37.000 orang dan telah memecat 100 ribu PNS, hakim jaksa dan polisi sehubungan dengan kudeta gagal. Hal itu dilakukan untuk  membasmi semua pendukung Gulen dari aparatur negara dan posisi kunci.

Keadaan darurat diberlakukan setelah kudeta yang gagal berdarah pada bulan Juli telah diperpanjang selama tiga bulan sampai Januari. Erdogan mengatakan pemerintah membutuhkan lebih banyak waktu untuk membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan Gulen serta militan Kurdi yang telah melancarkan 32 tahun pemberontakan. Jumlah media ditutup sejak awal keadaan darurat sekarang telah melampaui 160.

Gulen yang berusia 75 tahun telah mengasingkan diri di Amerika Serikat sejak tahun 1999 dan membantah keterlibatan apapun dalam usaha kudeta itu.  Namun, Ankara ingin Amerika Serikat untuk menahan dan mengekstradisi Gulen sehingga ia dapat dituntut di Turki.

Presiden Amerika Barack Obama mengatakan kepada Erdogan dalam pertemuan puncak G-20 sebelumnya tahun itu bahwa Washington bersedia menawarkan bantuan apapun yang diperlukan untuk menyelidiki kudeta itu dan menyeret orang-orang yang bertanggung-jawab ke pengadilan. Tetapi para pejabat Amerika telah mengatakan setiap ekstradisi harus disetujui pengadilan Amerika Serikat. (VOA dan reuters)

Berita lain: Uni Eropa & 24 Negara Sepakat Buat Taman Konservasi Laut Terbesar Dunia  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Penunjkan Aziz untuk Gantikan Novanto Menuai Kritik

  • Kemensos Dirikan 15 E-Warung untuk Layani Kebutuhan Penerima PKH Cilacap
  • Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina
  • Pep Guardiola Tegaskan City Belum Juara

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur