Cina Protes, Angkatan Laut AS Duduki Laut Cina Selatan

Sebuah kapal penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah Laut Cina Selatan.

Sabtu, 22 Okt 2016 17:54 WIB

Ilustrasi: Pasukan militer Amerika Serikat yang menaiki Kendaraan Perang Amfibi (AAV) bermanuver di Laut Cina Selatan. (Foto: Antara)

KBR - Pemerintah Cina mengecam aksi penerobosan pasukan Amerika Serikat ke wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Sebelumnya, sebuah kapal penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Pelayaran itu dilakukan di dekat Kepulauan Parakel, yang diklaim milik Cina. Akibatnya, konflik terjadi antara kedua negara tersebut.

Setelah kecaman tersebut, Pemerintah Cina mengerahkan dua kapal perang untuk memperingatkan Angkatan Laut AS agar segera meninggalkan wilayah tersebut.

Kapal-kapal Cina yang dikerahkan untuk mengusir kapal perang AS dari lokasi patroli adalah kapal perang Guangzhou dan Luoyang. Kementerian Pertahanan Cina menyatakan tindakan patroli oleh kapal perang AS merupakan laku provokatif.

"Ini adalah perilaku ilegal yang serius, dan sangat provokatif, Kementerian Pertahanan Cina menentang tindakan ini dan akan mengajukan protes kepada pihak AS" kata Kementrian Pertahanan Cina seperti dilansir Reuters, Sabtu (22/10/2016).

Sementara pihak Pentagon berdalih tindakan kapal perang USS Decatur itu dilakukan sebagai aksi protes atas kebijakan Cina yang membatasi hak kebebasan navigasi di perairan Laut Cina Selatan.

Baca juga:

Lagipula menurut Pentagon, Decatur berpatroli rutin tanpa didampingi kapal lain dan tidak menimbulkan insiden. Juru Bicara Gedung Putih Josh Ernest pun mempertanyakan sikap Cina yang membuntuti dengan tiga kapal perang hingga ke perairan internasional. Padahal patroli itu sudah mengantongi izin Gedung Putih.

"Operasi ini dilakukan agar negara-negara pantai tidak boleh membatasi hak navigasi, kebebasan dan penggunaan yang sah di laut, bahwa AS dan semua negara berhak untuk latihan di bawah hukum internasional," ungkap juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, dalam sebuah jumpa pers. (Reuters/Ndtv/Aljazeera)




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.