Ilustrasi bendera Korea Utara. (Foto: Creative Commons)

KBR - Banjir yang sempat melanda Korea Utara bulan lalu ternyata semakin parah dari yang dibayangkan. Sedikitnya 133 orang tewas, dan lebih dari 100 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mendapat konfirmasi dari pemerintah Korea Utara bahwa lebih dari 395 orang juga masih hilang.

"Dampak banjir ini lebih parah dan mengerikan daripada yang dibayangkan," kata Chris Staines, kepala Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk wilayah Pyongyang. "Warga di sana begitu menderita."

Saat ini ada 13 lembaga bantuan lokal dan internasional yang datang ke kawasan utara Kota Hoeryong, Korea Utara.

Banjir di kawasan Korea Utara terjadi pada 30 Agustus lalu sebagai dampak dari badai topan Lionrock. Banjir terjadi sekitar lima hari usai pemerintah negara itu mengklaim sukses menggelar ujicoba nuklir kelima.

Dampak bencana

Otoritas Korea Utara semula memperkirakan sekitar 44 ribu orang kehilangan rumah karena banjir di Onsong, kawasan utara, dan kawasan tambang besi Musan di dekat Sungai Tumen, Provinsi Hamgyong Utara. Ternyata jumlahnya lebih dari itu.

Kantor PBB untuk Kemanusiaan OCHA menyebutkan banjir di Korea Utara menyebabkan kerusakan pada 35 ribu rumah, 69 persen diantaranya rusak parah. Begitu juga 8,700-an bangunan publik ikut hancur. Lebih dari 16 ribu hektar lahan pertanian terendam dan 140 ribu orang saat ini butuh bantuan.

OCHA menyebutkan saat ini sekitar 600 ribu orang mengalami krisis air bersih.

"Kerusakan yang ditimbulkan sangat luas, banjir tidak hanya tinggi---mencapai jendela rumah, tapi juga arus banjir yang begitu deras," kata Chris Staines seperti diberitakan Washington Post.

Banjir memusnahkan tempat penampungan air dekat kota Hoeryong, begitu juga lahan-lahan peternakan seperti ayam, bebek dan babi tercerai-berai. "Keluarga-keluarga itu jelas kehilangan semua milik mereka," kata Chris Staines.

Chris Staines meminta agar negara-negara donor turun tangan membantu banjir di Korea Utara yang kini memukul masyarakat biasa di negara itu.

"Di setiap kawasan yang kami kunjungi, kami diizinkan bertemu warga setempat. Kami melihat semangat dan energi mereka, para korban untuk saling membantu warga lain. Mereka adalah orang-orang yang sedang berusaha melakukan yang terbaik yang bisa mereka kerjakan. Mereka itu orang kebanyakan seperti orang-orang pada umumnya," kata Chris Staines.

Banjir juga memutus saluran komunikasi dan jalan.

Bantuan internasional

Otoritas pemerintah Korea Utara semula meminta bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Namun, saat ini pemerintah Korea Utara berencana meminta bantuan dana dari dunia internasional. Posisi itu membuat mereka sulit, mengingat kecaman internasional terhadap rangkaian ujicoba nuklir belakangan ini yang sudah sampai ujicoba kelima.

Bencana alam itu menempatkan pemerintahan Kim Jong-un di posisi sulit. Di satu sisi pemerintahan Kim Jong-un menginginkan bantuan dari internasional untuk menangani korban banjir, namun di sisi lain Korea Utara sedang menghadapi kecaman internasional pasca serangkaian uji coba nuklir---termasuk yang terbaru pada pekan lalu.

Bahkan pemerintah Korea Selatan menyebutkan, Pyongyang sudah menyiapkan ujicoba nuklir berikutnya. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber yang menyebutkan Korea Utara sudah menyelesaikan persiapan untuk ujicoba keenam mereka.

Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Korea Utara untuk meminta bantuan dari dunia internasional.

"Belum terdengar (permintaan itu), tapi memang jarang sekali pemerintah Korea Utara membuat pernyataan terbuka ke publik untuk permintaan bantuan," kata pengamat hubungan internasional dari City University di Hongkong, Bradley Williams, seperti diberitakan CNN.

Kantor berita Korea Utara KCNA memberitakan Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK) telah menyuarakan instruksi kepada seluruh anggota partai dan tentara untuk bekerja keras membantu pemulihan di daerah paling parah terkena bencana. Bahkan, partai penguasa itu mengkampanyekan gerakan 200 hari mobilisasi massa untuk meningkatkan produksi dan ekonomi untuk membantu korban bencana.

Dalam instruksinya, Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK) menyerukan seluruh warga untuk ikut ambil bagian dalam kerja kemanusiaan. Bahkan, "seluruh manusia, material, dan sumber daya teknik yang ada dikerahkan."

Pemerintah Korea Utara menyatakan banjir yang melanda wilayah mereka saat ini disebabkan oleh badai dan hujan paling deras dan paling kuat sejak Perang Dunia II pada 1945. Pemerintah Korea Utara sempat menggerakkan warganya terlibat dalam gerakan 200 hari untuk meningkatkan produksi dibandingkan mengandalkan bantuan dari lembaga kemanusiaan.

KCNA menyebutkan tentara-tentara dikirim ke lokasi bencana. Puluhan ribu rumah dan bangunan publik ambruk, jalan raya dan rel kereta api rusak begitu juga dengan pabrik-pabrik dan lahan-lahan pertanian terendam air.

Kawasan Korea Utara saat ini rentan banjir karena deforestasi. Warga banyak memotong pohon untuk kayu bakar dan perapian di dalam rumah. Lahan-lahan subur diubah menjadi pertanian. Lebih parah lagi, rumah-rumah warga di daerah dataran rendah kebanyakan dibangun dengan standar keamanan rendah.

Banjir beberapa kali melanda Korea Utara pada 1994-1998 dan menewaskan ratusan hingga ribuan orang. Pada bencana alam 2012, sekitar 169 orang warga Korea Utara tewas.

Korea Utara saat ini menempati posisi 178 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2016. (Washington Post/Chicago Tribune/CNN/RT Novosti) 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!