Korea Utara, Ketika Sindiran Pun Kini Dilarang

Tepat di hari ulang tahun Korea Utara 9 September hari ini, Kim membuat aturan larangan perkataan sarkasme atau sindiran yang ditujukan padanya pribadi atau sindiran soal pemerintahannya.

Jumat, 09 Sep 2016 10:22 WIB

Kim Jong Un. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Setelah mengejutkan dunia dengan mengeksekusi mati beberapa pejabat negaranya, Menteri Pendidikan Kim Yong Jin dan menegur keras dua pejabat lainnya atas dasar dianggap tidak mematuhi perintahnya pada akhir bulan Agustus lalu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un kembali menuai kontroversi. 

Tepat di hari ulang tahun Korea Utara 9 September hari ini, Kim membuat aturan larangan perkataan sarkasme atau sindiran yang ditujukan padanya pribadi atau sindiran soal pemerintahannya. Bentuk sindiran apapun benar-benar dilarang meski dalam percakapan sehari-hari. Dilansir Independent pada Kamis (08/09/2016) waktu setempat, kebijakan ini dilakukan karena Kim khawatir masyarakat tidak benar-benar setuju pada kebijakannya.

Baca juga

Sebelumnya, Kim sempat disebut sebagai "orang bodoh yang tidak bisa melihat dunia luar" oleh pegawai pemerintahannya sendiri. Sindiran itu dilontarkan lantaran  Kim tidak menghadiri hari peringatan berakhirnya Perang Dunia ke-2 yang diselenggarakan di Rusia dan Tiongkok baru-baru ini.

Terkait pelaksanaan aturan baru ini, sebuah sumber di Provinsi Jagang menyatakan pejabat keamanan Korut mengadakan pertemuan khusus untuk membahasnya. Belum jelas sanksi apa yang baka diberlakukan jika aturan itu dilanggar. ( independent.co.uk, BBC, telegraph.co.uk)

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.