Ribuan orang dari Gerakan Bersih menggelar aksi di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia pada 29 Agustus 2015. (Foto: apa masalah/Wikimedia/Creative Commons)

KBR - Aktivis dan masyarakat Malaysia prodemokrasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih) akan kembali menggelar demonstrasi besar-besaran memprotes pemerintah.

Rencana aksi Bersih Jilid 5 itu untuk menuntut transparansi pemerintah Malaysia dalam pengungkapan kasus skandal dugaan korupsi dana milyaran dolar di lembaga investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Koalisi Bersih berencana menggelar aksi besar-besaran di jalan raya, namun waktunya belum diungkapkan. Informasi yang diperoleh menyebutkan aksi Bersih 5 akan digelar Oktober mendatang. Namun sebelum aksi besar pada Oktober, akan didahului dengan sejumlah aksi dan konvoi setiap dua pekan sekali.

Ketua Koalisi Bersih Maria Chin menegaskan, "tidak melakukan protes itu bukan pilihan. Kami ingin menaikkan level kemarahan dan kepedulian publik."

Koalisi Bersih berencana menggandeng komunitas masyarakat yang lebih beragam untuk ikut berpartisipasi dalam aksi "Bersih 5" nanti.

Pada aksi Bersih jilid 4 bulan Agustus tahun lalu, ada sekitar 200 ribu orang berkumpul di jalan-jalan raya Malaysia terutama Kuala Lumpur. Mereka menuntut Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur.

Aksi Bersih selama ini ditandai dengan pengenaan kaus atau atribut berwarna kuning.

Gerakan Kaus Merah

Namun rencana aksi Koalisi Bersih ini bakal dihadang kelompok pendukung PM Najib Razak. Pemimpin Gerakan Kaus Merah Jamal Yunos berencana menggalang massa untuk melawan aksi damai Koalisi Bersih.

Menurut Jamal, aksi Bersih 5 didalangi oleh para pengkhianat yang hendak merusak demokrasi di Malaysia.

"Saya menyambut datangnya aksi Bersih 5, dan Gerakan Kaus Merah akan siap menghadapi mereka," kata Jamal Yunos.

Jamal adalah pimpinan dari Partai UMNO wilayah Sungai Besar. Ia juga mengkritik pemimpin Koalisi Bersih Maria Chin yang disebutnya seperti "anjing yang sedang menggonggong di bukit".

"Dia dan orang-orangnya berencana turun ke jalan untuk menumbangkan pemerintahan PM Najib Razak," kata Jamal. Menurutnya, aksi Bersih 5 tidak  hanya mengancam keamanan publik tapi juga berpotensi memprovoksi gangguan keamanan negara.

Ancaman dari Gerakan Kaus Merah ini memunculkan kekhawatiran bakal terjadinya bentrok antarwarga sipil.

Sejumlah kalangan menyarankan kepada pemerintah untuk menerapkan Undang-undang tentang Dewan Keamanan Nasional 2016 yang kontroversial, yaitu menyatakan sebuah kawasan sebagai kawasan keamanan. Daerah yang dinyatakan sebagai "security area" berarti bisa diberlakukan jam malam, dan polisi bisa melakukan penangkapan dan penggeledehan tanpa harus memerlukan surat penangkapan.

Skandal 1MDB

1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan Perdana Menteri Najib Razak pada 2009. Lembaga itu didirikan untuk mengangkat Kuala Lumpur sebagai salah satu pusat keuangan dunia.

Pada Januari 2016, badan ini menanggung utang mencapai 12,5 miliar dolar Amerika. Najib masih menduduki jabatan sebagai ketua Dewan Penasihat 1MDB, sampai Kementerian Keuangan Malaysia membubarkan dewan penasihat 1MDB pada Mei lalu.

Pada bulan lalu, Departemen Kehakiman AS sudah mengajukan gugatan atas penyimpangan dana di 1MDB yang mencapai lebih dari 3,5 miliar dolar AS (Rp46 triliun).

Departemen Kehakiman AS menduga ada konspirasi internasional untuk mencuci dana yang disalahgunakan. Diduga ada miliaran dolar dana di 1MDB dialihkan ke luar secara tidak benar dalam periode 2009-2013. Dana itu dialihkan untuk mendukung kehidupan mewah sejumlah individu, termasuk pejabat negara dan rekan-rekannya.

Perdana Menteri Najib Razak sempat dituduh mendapat keuntungan dari 1MDB melalui rekening pribadinya. Rekening pribadi Najib menyimpan dana hingga 700 juta dolar AS (Rp9,2 triliun). Namun ia membantah melakukan korupsi.

Jaksa Agung Malaysia Apandi Ali mengatakan dana yang masuk ke rekening Najib merupakan sumbangan pribadi dari Kerajaan Arab Saudi.

Gerakan prodemokrasi di Malaysia tidak percaya dengan penjelasan pemerintah mengenai penuntasan penyelesaian kasus di 1MDB.

Sumber: AFP/South China Morning Post/BBC/The Malay Mail/Free Malaysia Today 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!