Iran Larang Pokemon Go

Unit polisi moral Iran menjadi pengawas langsung yang turun ke jalanan Iran.

Senin, 08 Agus 2016 12:42 WIB

Ilustrasi: Youtube

KBR, Jakarta- Pemain Pokemon Go tanah air boleh berbahagia setelah games tersebut secara resmi masuk ke Indonesia sejak Sabtu (06/08/2016) lalu. Tak perlu sulit lagi untuk mencari file APK (untuk perangkat Android) atau mengubah region App Store (untuk perangkat iOS) untuk bisa mengejar pokemon. 

Selain Indonesia, sebanyak 14 negara lain di kawasan Asia Pasifik turut kebagian Pokemon Go dalam rilis serentak yang dilakukan oleh Niantic hari ini. Ke-14 negara tersebut adalah Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Mikronesia, dan Palau.

Bersamaan dengan hadirnya Pokeman Go secara resmi di sejumlah Negara,  pemerintah Iran justru mengambil langkah sebaliknya. Iran menjadi negara pertama yang melarang "Pokemon Go" masuk ke negaranya. Sekretaris Umum Komite Pengawasan dan Monitoring Internet Iran Abdolsamad Khoramabadi pada Tasnim News Agency pada Senin (08/08/2016) waktu setempat menyatakan keputusan pelarangan Pokemon Go diambil atas kesepakatan bersama anggota komite. 

Komite Internet yang berada dibawah kewenangan Kejaksaan Agung Iran tersebut mengawasi aktivitas dunia maya di Iran. Lanjut Khoramabadi, pelarangan itu mempertimbangkan sisi keamanan nasional. "Itu dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat kami," ujarnya.

Keputusan itu sempat diambil setelah sebelumnya, Pokemon Go mendapat izin oleh Iranian National Institute of Computer Games – yang bertugas membuat kebijakan pengawasan games virtual.

Tidak sekedar melarang, Voice Of America melaporkan, unit polisi moral Iran yang dikenal sebagai "Gashte Irsyad" pun menjadi pengawas langsung yang turun ke jalanan Iran. Bahkan  ada laporan unit polisi moral ini telah mulai menangkap pengguna Pokemon Go di jalanan dan menghapus permainan dari smartphone serta menyitanya. Beberapa pemain Pokemon Go mengeluhkan nasib mereka terkait pelarangan itu di Twitter.(Mlk)

(sumber : VOA, bbc) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Mendes Akui Sudah Tahu Soal WTP Sebelum Diumumkan

  • Polisi Dalami Keterlibatan Oknum Anggotanya yang Diduga Terima Suap dari Uber
  • Fraksi PDIP Ganti Posisi Masinton di Pansus KPK
  • Susi bagikan 690 paket alat tangkap ikan ramah lingkungan