Publik Jepang Makin Kencang Tolak Kebijakan Pro-Perang PM Abe

Penyelenggara aksi mengklaim aksi hari Minggu ini didukung 120 ribu orang. Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pengesahan rancangan undang-undang pro-perang.

Minggu, 30 Agus 2015 19:43 WIB

Publik di Jepang berdemonstrasi menentang kebijakan pro-perang PM Shinzo Abe. (Foto: Christian C/Flickr/Commons Creative License)

ARTIKEL TERKAIT

KBR - Puluhan ribu orang berkumpul dekat gedung parlemen Jepang, menentang rencana pemerintah Jepang mengamandemen konstitusi baru yang mengizinkan militer negara itu berperang di luar negeri. Para demonstran juga menuntut Perdana Menteri Shinzo Abe mundur.

Aksi ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan penyelenggara aksi mengklaim aksi hari Minggu ini didukung 120 ribu orang. Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pengesahan rancangan undang-undang pro-perang itu.

Aksi ini menggambarkan bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Abe turun.

"Duduk-duduk saja di depan tivi dan mengeluh tidak akan membuahkan apa-apa," kata Naoko Hiramatsu, 44 tahun, seorang profesor yang ikut turun jalan.

"Jika saya tidak berbuat sesuatu untuk ikut menghentikan rencana ini, saya tidak bisa memberi pertanggung jawaban ke anak saya di masa depan," kata Hiramatsu yang berdemonstrasi sambil menggandeng anaknya yang berusia 4 tahun.

Pada Juli lalu, PM Abe mengajukan undang-undang ke Parlemen Rendah, dimana undang-undang itu mengizinkan militer Jepang ikut berperang di luar negeri. Padahal selama ini dalam konstitusi Jepang pasca Perang Dunia II, militer Jepang menganut paham Pacifis, pasif dalam peperangan di luar negeri.

Undang-undang itu dalam proses sebelum diajukan ke Majelis Tinggi---yang berada dalam kendali partai pendukung Abe. Diperkirakan undang-undang itu akan disahkan sebelum akhir masa sidang parlemen pada 27 September.

Aksi ini merupakan yang terbesar digelar di Tokyo, sejak demonstrasi besar-besaran pada musim panas 2012, ketika puluhan ribu orang berdemonstrasi menentang pembangkit listrik tenaga nuklir pasca bencana bocornya reaktor Fukushima, Maret 2011. (AFP/Straits Times)
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.