Ohio AS Akan Voting Legalisasi Ganja

Pemungutan suara akan dilakukan November mendatang.

Kamis, 13 Agus 2015 11:12 WIB

Ilustrasi Ganja. Foto: Antara

KBR - Negara bagian Ohio di Amerika Serikat akan menggelar pemungutan suara untuk memutuskan apakah mariyuana atau ganja boleh dilegalkan untuk kepentingan kesehatan dan untuk tujuan rekreasi atau bersenang-senang. Pemungutan suara akan dilakukan November mendatang.

Menteri Luar Negeri Negara Bagian Ohio, Jon Husted mengatakan, pihaknya telah memberikan sertifikasi kepada sebuah lembaga bernama Responsible Ohio untuk mengumpulkan tanda tangan sebagai syarat mengajukan amandemen konstitusi sebelum pemungutan suara. Amandemen konstitusi itu akan dilengkapi dengan pembentukan Komisi Pengendalian Ganja yang nanti akan mengatur penjualan ganja dan pajak.

Pada November tahun lalu, negara bagian Oregon dan Alaska telah menyetujui penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional. Begitu juga Distrik Columbia menyetujui penggunaan ganja serupa, namun tidak untuk dijual di tempat umum. Setengah dari negara bagian Amerika Serikat mengizinkan ganja digunakan untuk tujuan kesehatan. (Sumber: USA Today/AP)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.