Kim Jong-un Eksekusi Wakil Perdana Menteri Korut

Ia dieksekusi oleh satu regu tembak pada Mei lalu, setelah menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan kehutanan pimpinan negara itu.

Kamis, 13 Agus 2015 07:46 WIB

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Foto: Antara

KBR - Rezim Korea Utara mengeksekusi mati Wakil Perdana Menteri negara itu Choe Yong-gon gara-gara mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Informasi itu dilansir kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber dari utara.

Choe Yong-gon menjadi wakil perdana menteri Korea Utara sejak Juni tahun lalu. Ia dieksekusi oleh satu regu tembak pada Mei lalu, setelah menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan kehutanan pimpinan negara itu. Jika kabar ini benar, maka eksekusi mati ini merupakan yang kedua terhadap para pejabat negara pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Korea Utara Hyon Yong-chol dieksekusi dengan cara ditembak dengan menggunakan peluru anti serangan udara. Eksekusi Menteri Pertahanan itu dilakukan gara-gara dianggap membangkang dan tertidur saat pawai militer.

Sejak Kim Jong-il meninggal dan Kim Jong-un mengambil alih negara dari tangan ayahnya, ia sudah mengeksekusi mati lusinan pejabat pemerintah, termasuk pamannya sendiri pada 2013 lalu. (AFP/Reuters) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.