Honda Bayar Kompensasi Karena Dituding Diskriminasi

Menanggapi kasus ini, Honda mengatakan pihaknya menentang keras segala bentuk diskriminasi dan akan bekerja sama dengan para penyalur untuk menyesuaikan program-program pembiayaan.

Rabu, 15 Jul 2015 10:57 WIB

Logo Honda. Foto: Antara

KBR - Perusahaan penyedia pinjaman Honda Amerika Serikat (American Honda Finance Corporation) diharuskan membayar ganti rugi sebesar US$24 juta atau sekira Rp320 miliar kepada konsumen, karena dituduh melakukan diskriminasi kepada pembeli dari kelompok minoritas.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Perlindungan Keuangan mengatakan, sejak 2011, American Honda Finance Corporation mengizinkan para penyalur untuk menarik bunga lebih tinggi atas pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh pembeli-pembeli dari kalangan keturunan Afrika, keturunan Hispanik dan kelompok-kelompok minoritas lain.

Konsumen dari kalangan keturunan Afrika, misalnya harus membayar rata-rata sekitar US$250 lebih besar dibanding pembeli berkulit putih. Sementara warga Amerika Serikat keturunan Asia harus membayar US$150 lebih tinggi. Kini dengan adanya kompensasi hukum itu, konsumen yang terpengaruh akan menerima ganti rugi.

Menanggapi kasus ini, Honda mengatakan pihaknya menentang keras segala bentuk diskriminasi dan akan bekerja sama dengan para penyalur untuk menyesuaikan program-program pembiayaan. Sebagai info, Perusahaan penyedia pinjaman milik Honda yang bermarkas di California tersebut selama ini menawarkan paket pembiayaan melalui penyalur-penyalur mobil. (BBC)  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.