Amnesty International Kritik Asia Tenggara Terkait Pengungsi

Satu bulan setelah pertemuan di Bangkok, hanya ada sedikit tanda bahwa pemerintah di Asia Tenggara melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah pengungsi.

Kamis, 02 Jul 2015 10:22 WIB

Pengungsi Rohingnya di Aceh Utara. Foto: Erwin Jalaludin KBR

KBR - Kelompok pemerhati HAM Amnesty International mengkritik pemerintah di Asia Tenggara yang gagal mengambil tindakan untuk melindungi pengungsi. Seperti dikutip AFP, Direktur Amnesty International wilayah Asia Pasifik, Richard Bennett mengatakan, setelah satu bulan pertemuan di Bangkok, hanya ada sedikit tanda bahwa pemerintah di Asia Tenggara melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah pengungsi.

Selain itu, kata dia, masih belum ada koordinasi jelas mengenai operasi pencarian dan penyelamatan dan aturan perlindungan bagi mereka yang sudah diselamatkan atau yang belum jelas. 

Sebagai info, saat ini baru Indonesia dan Malaysia saja yang sudah berkomitmen untuk menyediakan tempat penampungan sementara selama satu tahun, bagi para pengungsi. Namun pada Oktober mendatang, diperkirakan gelombang pencari suaka akan kembali membludak.


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.