Suu Kyi Diam, Partainya Minta Pemerintah Longgarkan Peraturan Warga Negara

Ini merupakan kali kedua seruan partai tersebut dalam dua pekan terakhir.

Selasa, 02 Jun 2015 13:18 WIB

Aung San Suu Kyi. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Partai Oposisi Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kembali meminta pemerintah melonggarkan hukum kewarganegaraan Myanmar. Ini merupakan kali kedua seruan partai tersebut dalam dua pekan terakhir. Permintaan tersebut muncul menyusul membisunya pemimpin partai tersebut, Aung San Suu Kyi untuk berbicara tentang isu Rohingya. Partai NLD menyatakan rilis tersebut didukung langsung oleh Aung San Suu Kyi.

Pokok pernyataan itu adalah meminta pemerintah meninjau ulang hukum kewarganegaraan tahun 1982, yang menyebutkan bahwa lebih banyak orang bisa memenuhi syarat kewarganegaraan. Juru bicara Partai NLD, Nyan Win mengatakan partainya ingin lebih banyak perubahan, sehingga orang lebih mudah mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Pihaknya juga menginginkan sebuah kondisi kewarganegaraan yang lebih santai. Jadi jika mereka menjadi warga negara, mereka juga bisa bebas pergi ke mana pun dengan sesuai dengan konstitusi. Namun hingga kini, Pemenang Nobel Suu Kyi tetap diam menanggapi krisis migran. Ia mengatakan, hal itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya. Tapi sesama pemenang seperti Dalai Lama mendesak dia untuk mengatasi krisis ini. (Channelnewsasia)


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR