Kunjungi Tiongkok, Aung San Suu Kyi Akan Temui Xi Jinping

Kunjungan Suu Kyi bertujuan mempererat pemahaman antara Partai Komunis dan partai oposisi pimpinan Suu Kyi.

Kamis, 11 Jun 2015 18:12 WIB

Aung San Suu Kyi. Foto: Antara

KBR - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi diagendakan bertemu Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di sela-sela kunjungannya di Tiongkok. Beijing mengatakan kunjungan Suu Kyi bertujuan mempererat pemahaman antara Partai Komunis dan partai oposisi pimpinan Suu Kyi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Media pemerintah Tiongkok mengonfirmasi Aung San Suu Kyi tiba di Beijing pada Rabu dan ditemui oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah.

Di sisi lain, Myanmar semakin menghalangi langkah Aung San Suu Kyi maju menjadi kandidat presiden. Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengamandemen Konstitusi sedang dibahas di parlemen Myanmar pada Rabu. RUU yang rencananya akan disahkan menjelang pemilu pada November mendatang, akan mengurangi peran militer, tetapi akan tetap mengamankan seperempat total kursi parlemen bagi militer.

Legislasi baru itu juga akan mengatur ketentuan yang melarang siapapun maju menjadi kandidat presiden jika memiliki anak berkewarganegaraan asing, seperti Aung San Suu Kyi. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.