FIFA Bantah Sekjennya Terima Suap

FIFA mengatakan uang 10 juta dollar itu untuk mendukung pengembangan sepak bola di kawasan Karibia

Selasa, 02 Jun 2015 21:13 WIB

Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke. Foto: Antara

Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke. Foto: Antara

KBR - Organisasi sepak bola dunia FIFA membantah Sekretaris Jenderalnya, Jerome Valcke, terlibat kasus suap 10 juta dolar atau sekitar Rp 132 miliar.

Kasus itu kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat.  Jaksa Amerika mengatakan pembayaran tersebut adalah uang suap untuk memastikan Piala Dunia 2010 diselenggarakan di Afrika Selatan. Namun FIFA mengatakan ini adalah pembayaran dari pemerintah Afrika Selatan untuk mendukung pengembangan sepak bola di kawasan Karibia. FIFA juga mengatakan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat senior dalam persetujuan atau pengiriman uang tersebut.

Badan sepak bola ini mengeluarkan bantahan setelah surat kabar New York Times dan beberapa koran lain edisi hari ini memberitakan dugaan keterlibatan Valcke dalam pembayaran dana tersebut. (BBC Indonesia)

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.