Geraldine Roman, Politisi Transgender Pertama di Filipina

Saat masih di sekolah, kerap jadi sasaran bullying.

Selasa, 10 Mei 2016 15:54 WIB

Geraldine Roman, politisi transgender pertama di Filipina yang menempati jabatan publik. (Foto: AFP)

Geraldine Roman, politisi transgender pertama di Filipina yang menempati jabatan publik. (Foto: AFP)

KBR - Untuk kali pertama, Filipina memiliki politisi transgender yang menempati jabatan publik. Geraldine Roman terlahir sebagai  laki-laki dan telah hidup sebagai perempuan selama 20 tahun. Geraldine saat ini terpilih menduduki jabatan publik di kongres di Bataan. Ia mendapatkan 23 ribu suara, unggul jauh daripada pesaing terdekatnya yang hanya mengumpulkan 10 ribu suara.

Roman sempat menghabiskan beberapa tahun di Spanyol. Di sana ia bekerja sebagai editor di kantor berita Spanyol. Tahun 2012, ia kembali ke kampong halamannya, Provinsi Bataan, untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia. Ia juga berjanji untuk meneruskan karir politik orangtuanya. Jabatan publik yang dipegang Roman sekarang sebelumnya dipegang oleh sang ibu.

Kedua orangtua Roman selalu mendukung kondisinya. Sang ayah juga memintanya tetap ‘percaya diri’ meski seringkali jadi korban bullying karena identitas gendernya di sekolah.

“Saya yang berhasil masuk ke kongres untuk kali pertama adalah sebuah pernyataan bahwa bahkan seorang transgender bisa berbakti kepada negara dan tidak boleh didiskriminasi,” kata Roman saat kampanye.

Saat ini tidak ada politisi Filipina yang secara terbuka mengakui identitasnya sebagai LGBT. Sebelumnya, petinju terkenal sekaligus politisi Filipina, Manny Pacquiao bahkan menyebut bahwa ‘homoseksual lebih buruk daripada binatang’. Pacquiao sudah minta maaf atas pernyataan tersebut.

Filipina dinilai sebagai salah satu negara ramah LGBT di Asia, meski komunitas itu kadang mendapatkan diskriminasi. (ABC, BBC) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.