Pengadilan Putuskan Tunda Rencana Obama Lindungi Imigran

Tindakan itu dianggap penting untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak.

Rabu, 27 Mei 2015 12:01 WIB

Barack Obama di Gedung Putih. Foto: Antara

KBR - Pengadilan Amerika Serikat memutuskan menunda sementara rencana Presiden Barack Obama untuk melindungi hampir lima juta imigran ilegal dari deportasi. Penundaan diberlakukan setelah 26 negara bagian mengeluarkan tuntutan hukum terhadap tindakan eksekutif dan menuduhnya inkonstitusional. Peradilan banding pun kini menolak permintaan pemerintah untuk membatalkan penundaan. Gedung Putih mengklaim, tindakan itu penting untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak.

Berdasarkan rencana Obama yang diumumkan tahun lalu, orang-orang yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal bagi anak-anak maupun orang tua yang anaknya menjadi warga negara AS maka akan ditawarkan perlindungan sementara dari deportasi. Namun negara-negara bagian menolak rencana itu. Selain karena alasan Obama yang dianggap bertindak di luar kewenangannya, negara-negara bagian beralasan bahwa rencana itu memaksa mereka untuk melakukan investasi lebih banyak lagi pada penegakan hukum, kesehatan dan pendidikan. Hingga kini belum jelas apakah Gedung Putih akan mengajukan banding. (BBC) 

Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.