Pemerintah Mesir Gunakan Kekerasan Seksual Bungkam Oposisi

Terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual sejak militer mengambil alih kekuasaan dua tahun silam.

Rabu, 20 Mei 2015 08:12 WIB

ilustrasi kekerasan. Foto: Antara

KBR - Federasi Internasional Hak Asasi Manusia yang berkantor di Paris menyebut aparat keamanan Mesir sengaja menggunakan kekerasan seksual dalam skala massal untuk membungkam oposisi. Federasi mengungkap telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual sejak militer mengambil alih kekuasaan dua tahun silam.

Sayangnya, menurut federasi, para pelaku kekerasan seksual mendapatkan kekebalan hukum karena sangat jarang menjalani penyelidikan, apalagi diajukan ke pengadilan. Para pelaku disebutkan dari kalangan polisi, perwira intelijen, dan anggota militer. Mereka telah memaksakan tes keperawanan hingga melakukan pemerkosaan kepada para korban.  

Dalam laporan yang diterbitkan federasi HAM tersebut, disebutkan bahwa laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban serangan atau pelecehan seksual untuk "mencegah masyarakat menggelar aksi protes". Para pegiat HAM juga menuduh pemerintah sengaja menggunakan serangan atau kekerasan seksual sebagai strategi politik guna membungkam orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Para pejabat Mesir mengatakan belum bisa memberikan tanggapan sampai mereka membaca laporan dari federasi HAM tersebut. (BBC)


Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.