Pemerintah Mesir Gunakan Kekerasan Seksual Bungkam Oposisi

Terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual sejak militer mengambil alih kekuasaan dua tahun silam.

Rabu, 20 Mei 2015 08:12 WIB

ilustrasi kekerasan. Foto: Antara

KBR - Federasi Internasional Hak Asasi Manusia yang berkantor di Paris menyebut aparat keamanan Mesir sengaja menggunakan kekerasan seksual dalam skala massal untuk membungkam oposisi. Federasi mengungkap telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual sejak militer mengambil alih kekuasaan dua tahun silam.

Sayangnya, menurut federasi, para pelaku kekerasan seksual mendapatkan kekebalan hukum karena sangat jarang menjalani penyelidikan, apalagi diajukan ke pengadilan. Para pelaku disebutkan dari kalangan polisi, perwira intelijen, dan anggota militer. Mereka telah memaksakan tes keperawanan hingga melakukan pemerkosaan kepada para korban.  

Dalam laporan yang diterbitkan federasi HAM tersebut, disebutkan bahwa laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban serangan atau pelecehan seksual untuk "mencegah masyarakat menggelar aksi protes". Para pegiat HAM juga menuduh pemerintah sengaja menggunakan serangan atau kekerasan seksual sebagai strategi politik guna membungkam orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Para pejabat Mesir mengatakan belum bisa memberikan tanggapan sampai mereka membaca laporan dari federasi HAM tersebut. (BBC)


Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi