Tiongkok Marah, Minta Negara G7 Tak Usah Urus Sengketa Laut Cina Selatan

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok mendesak negara-negara anggota G7 untuk menghormati komitmen mereka untuk tak mengambil alih isu sengketa teritorial.

Selasa, 12 Apr 2016 11:06 WIB

Peta Laut China Selatan. Antara Foto

KBR - Tiongkok mengungkapkan kemarahannya setelah para menteri luar negeri dari kelompok G7 menyatakan  penolakannya terhadap segala bentuk provokasi sengketa Laut Cina Selatan. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok mendesak negara-negara anggota G7 untuk menghormati komitmen mereka untuk tak mengambil alih isu sengketa teritorial.

Kemenlu Tiongkok  pun menambahkan, negara anggota G7 seharusnya fokus pada perkembangan ekonomi global dan perlawanan atas lemahnya pertumbuhan ekonomi, daripada mengurus isu provokasi dan sengketa teritorial.

Senin kemarin, para menteri luar negeri anggota G7 menggelar pertemuan di Hiroshima, Jepang. Dalam pertemuan itu, mereka menentang segala bentuk sikap intimidatif dan provokatif yang bisa meningkatkan ketegangan di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.

Negara anggota G7 adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Prancis, dan Jepang.

Sementara Tiongkok mengklaim, memiliki hak atas pembangunan Kepulauan Spratly dan tidak ada masalah dengan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Lebih lanjut, Negeri Tirai Bambu itu berkomitmen menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan negara-negara yang terlibat langsung, melalui hukum internasional. (The Straits Times)  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

IPB Awasi Dosen yang Pernah Bergabung HTI

  • Novel Baswedan Janji Ungkap Keganjilan Kasusnya Hanya pada Tim Gabungan
  • DPRD DKI Tunda Bahas Dua Raperda Terkait Reklamasi
  • Sidang Penodaan Agama, Dokter Otto Divonis 2 Tahun Penjara

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.