Pengungsi Korban Gempa Jepang Kesulitan Air Bersih

Ribuan orang bahkan terpaksa tinggal di mobil-mobil mereka di lahan parkir di Kota Mashiki, dengan pasokan air dan makanan yang minim.

Selasa, 19 Apr 2016 11:01 WIB

Seorang pria berjalan dekat sebuah rumah dan mobil rusak akibat gempa bumi di kota Mashiki, prefektur Kumamoto, selatan Jepang, dalam foto yang diambil oleh Kyodo, Jumat (15/4). Antara Foto

KBR - Sekitar 100 ribu orang di kawasan selatan Jepang masih mengungsi di tempat seadanya, setelah rumah mereka hancur karena gempa kuat pada akhir pekan lalu.

Ribuan orang bahkan terpaksa tinggal di mobil-mobil mereka di lahan parkir di Kota Mashiki, dengan pasokan air dan makanan yang minim. Televisi Fuji memberitakan kawasan pengungsian itu belum mendapat bantuan karena belum terdaftar sebagai tempat pengungsian sementara.

Walikota Kumamoto, Kazufumi Onishi, melalui Twitter meminta maaf atas banyaknya keluhan mengenai pasokan bantuan bagi para pengungsi.

Di tempat lain di Kumamoto, para relawan dan militer mulai menyalurkan bantuan air ke sebuah rumah sakit setelah seorang dokter mengeluhkan keterbatasan air dan bahan pangan bagi pasien di rumah sakit itu.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan pemerintah masih konsentrasi untuk mencari kemungkinan masih adanya korban gempa yang selamat. Namun Jepang menyambut baik bantuan dari Amerika Serikat yang mengirim pesawat membawa bahan pangan dan bantuan lain.

Lebih dari 25 ribu personel terdiri dari tentara Jepang dan tenaga lain saat ini menyisir desa-desa yang terdampak gempa untuk mencari korban selamat atau yang masih hilang.

Sepanjang Kamis hingga akhir pekan lalu, jumlah gempa yang mengguncang kawasan selatan Jepang itu berjumlah lebih dari 500-an kali. Namun yang paling kuat terjadi pada Kamis dan Sabtu lalu, dengan kekuatan antara 6,2 hingga 6,7 Skala Richter. Kuatnya gempa membuat banyak bangunan yang masih baru roboh.

Jepang merupakan salah satu negara yang berada di jalur Cincin Api lempeng tektonik Pasifik yang sangat tinggi aktivitas kegempaan. (AFP/Reuters) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.