Pemerintah Pertimbangkan Tawaran Umar Patek

Jalur negosiasi akan tetap dikedepankan.

Jumat, 08 Apr 2016 00:02 WIB

Keluarga korban penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf

Keluarga korban penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf (foto: Antara)

KBR, Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan tawaran bekas teroris Umar Patek untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui Umar Patek mengenal kelompok penyandera. Jika dianggap sebagai solusi terbaik, maka tawaran bantuan Umar bakal diterima. Saat ini Umar dipenjara di Surabaya.

"Saya ngecek dulu, koordinasi dulu dengan aparat. Kalau misalnya terbaik kenapa nggak, gitu. Yang penting, yang disandera selamat, itu yang penting. Apa-apa segala macam, sandera nggak selamat, nggak ada gunanya," kata Ryamizard di Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016). 

Umar Patek adalah anggota Jemaah Islamiyah yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia karena keterlibatannya dalam aksi terorisme. Amerika pernah menjanjikan hadiah 1 juta dollar Amerika kepada siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi untuk menangkap Patek. Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden Bom Bali 2002. Ia juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jemaah Islamiyah di Mindanao Filipina. 

Pasukan Siaga 

Ryamizard menambahkan, jelang tenggat waktu pemberian uang tebusan, otoritas Filipina telah menyiapkan tiga batalyon pasukan. Kata dia, pihak Indonesia siap mengirimkan bantuan apabila diminta.

"Menyiapkan pasukan dia, ada tiga batalyon di sekitar situ. Siap (memberikan bantuan), tapi kan ada aturan kalau mau masuk situ.”

Meski begitu, Ryamizard menambahkan bahwa sampai sekarang belum ada permintaan bantuan. 

Ia juga menegaskan akan tetap mengutamakan jalur negosiasi ketimbang operasi militer.

"Saya harapkan nego itu bagus, karena operasi militer pasti ada dampak yang mati, kalau yang mati itu terorisnya nggak ada masalah, kalau yang mati rakyat kita kan disayangkan." 

Terkait uang tebusan, Pemerintah, kata Ryamizard, tidak akan mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut. 

"Kalau negara bayar nggak boleh, kita ini nggak boleh ditekan. (Apakah perusahaan yang membayar?) Nggak tahulah, yang jelas bukan negara" tegas dia.

Editor: Citra Dyah Prastuti  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.