Kisruh Laut Cina Selatan Dominasi KTT ASEAN

Para pemimpin ASEAN mengatakan upaya-upaya Tiongkok membangun pulau di Laut Cina Selatan menjadi ancaman yang menggerogoti perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan itu.

Selasa, 28 Apr 2015 08:32 WIB

Para pemimpin ASEAN mengatakan upaya-upaya Tiongkok membangun pulau di Laut Cina Selatan menjadi ancaman yang menggerogoti perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan itu.

Pernyataan yang dikeluarkan pada akhir KTT ASEAN di Malaysia menyatakan keprihatinan serius atas reklamasi lahan oleh Tiongkok di laut tersebut dan menghimbau agar Tiongkok  menahan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan.

Juru bicara Kementrian LN Tiongkok Hong Lei membela tindakan-tindakan negaranya dengan mengatakan kegiatan pembangunan itu berada dalam wilayah kedaulatan Tiongkok. 

“Kegiatan pembangunan Tiongkok di pulau-pulau dan karang di Laut Cina Selatan sepenuhnya dalam kedaulatan wilayah Tiongkok ” kata Hong Lei. “Kegiatan itu tidak salah, beralasan dan sah, dan tidak berdampak pada negara lain manapun.” 

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membuka KTT hari Senin dengan mendesak sembilan pemimpin ASEAN lainnya untuk secara damai mengatasi perselisihan wilayah dengan Tiongkok tanpa meningkatkan ketegangan di kawasan itu.

Tiongkok melakukan reklamasi dan membangun landasan pesawat dan infrastruktur di kepulauan Spratly yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.  Daerah tersebut kaya sumber alam dan merupakan jalur perdagangan utama. (VOA) 

Editor: Antonius Eko  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.