Tiongkok Akan Bentuk Pengadilan Maritim Internasional

Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Minggu, 13 Mar 2016 17:51 WIB

Foto udara menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), salah satu pulau di Kepulauan Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina. Antara Fot

KBR- Pemerintah Tiongkok berencana membentuk pusat pengadilan maritim internasional untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak negara mereka di lautan. Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Kehakiman Tiongkok Zhou Qiang mengatakan pengadilan di seluruh Tiongkok tengah merancang strategi nasional untuk menjadikan negara itu sebagai kekuatan maritim. Meski demikian, Zhou Qiang tidak merinci pernyataannya tersebut.

Belum diketahui juga kapan pengadilan itu akan mulai bekerja, dimana berlokasi dan kasus seperti apa yang akan ditangani. Rencana ini muncul di tengah sengketa Tiongkok dengan negara-negara Asia terkait wilayah Laut China Selatan yang kaya minyak. Selain dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan, Tiongkok juga bersengketa dengan Jepang di Laut China Timur.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Kasus Beras PT IBU

  • Amnesty Indonesia Desak DPR Kaji Ulang Pelibatan TNI di Papua
  • Penahanan Setnov Tak Pengaruhi Dukungan Golkar ke Jokowi
  • Aliansi Buruh Jabar Desak Gubernur Batalkan Penetapan Upah Minimum