Tiongkok Akan Bentuk Pengadilan Maritim Internasional

Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Minggu, 13 Mar 2016 17:51 WIB

Foto udara menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), salah satu pulau di Kepulauan Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina. Antara Fot

KBR- Pemerintah Tiongkok berencana membentuk pusat pengadilan maritim internasional untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak negara mereka di lautan. Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Kehakiman Tiongkok Zhou Qiang mengatakan pengadilan di seluruh Tiongkok tengah merancang strategi nasional untuk menjadikan negara itu sebagai kekuatan maritim. Meski demikian, Zhou Qiang tidak merinci pernyataannya tersebut.

Belum diketahui juga kapan pengadilan itu akan mulai bekerja, dimana berlokasi dan kasus seperti apa yang akan ditangani. Rencana ini muncul di tengah sengketa Tiongkok dengan negara-negara Asia terkait wilayah Laut China Selatan yang kaya minyak. Selain dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan, Tiongkok juga bersengketa dengan Jepang di Laut China Timur.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.