Myanmar PIlih Presiden Baru Hari Ini

Buka sejarah baru, negara akan dipimpin oleh pemerintahan sipil.

Selasa, 15 Mar 2016 10:20 WIB

KBR – Parlemen Myanmar akan memilih presiden baru hari ini. Pemilihan ini akan menjadi sejarah baru negara tersebut karena negara akan dipimpin oleh pemerintahan sipil setelah militer berkuasa selama puluhan tahun. 

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi mendominasi Parlemen dalam Pemilu legislatif November lalu. Namun Suu Kyi tidak bisa maju jadi kandidat presiden karena UU Myanmar melarang presiden memiliki anak dengan paspor negara lain. Dua anak Suu Kyi memegang paspor Inggris karena Suu Kyi menikah dengan orang Inggris.

Pemilihan Presiden Myanmar kali ini akan diikuti tiga kandidat. Masing-masing kandidat diajukan oleh majelis tinggi, majelis rendah dan pihak militer – seperti diatur dalam UU Pemilu Myanmar. Majelis tinggi mengajukan Henry Van Thio dari NLD, majelis rendah mengajukan Htin Kyaw dari NLD yang merupakan orang kepercayaan Suu Kyi, sementara militer mengajukan Myint Swe yang merupakan orang dekat presiden sebelumnya.

Pengamat memperkirakan Htin Kyaw akan menang dengan mudah. Sementara Suu Kyi mengatakan dia akan tetap pegang kendali meski tidak menjadi presiden. (VOA, BBC) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.