INTERMEZO: Rusia Tolak 'Diplomasi Anak Anjing' dari Jepang

Hadiah anak anjing itu sedianya diberikan menjelang pertemuan Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada pekan depan.

Senin, 12 Des 2016 15:13 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama anjing kesayanganya jenis Labrador, bernama Koni. (Foto: Wikimedia/Istana Kremlin/Creative Commons)

KBR - Upaya pemerintah Jepang melakukan pendekatan diplomasi dengan mengirim hadiah anak anjing kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tidak berbuah manis.

Rusia menolak kiriman hadiah anak anjing menggemaskan dari pemerintah Jepang, yang diberi nama Akita. Semula Jepang berharap anak anjing jantan itu bisa menjadi teman bermain bagi Yume, anak anjing betina dengan usia sama yang sudah lebih dulu diberikan Jepang kepada Presiden Putin pada empat tahun lalu.

Yumi diberikan pemerintah Jepang kepada Putin sebagai tanda terima kasih atas bantuan negara itu dalam membantu Jepang pasca bencana gempa dan tsunami 2012.

Namun, pemerintah Rusia menolak hadiah itu tanpa ada alasan jelas.

"Sayangnya, kami mendengar dari mitra kami itu, dan harapan kami agar pasangan anak anjing itu bisa bersama, pupus sudah," kata anggota DPR Jepang Koichi Hagiuda lewat postingan di blognya.

Hadiah anak anjing itu sedianya diberikan menjelang pertemuan Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada pekan depan.

Vladimir Putin merupakan sosok kepala negara yang dikenal sebagai seorang penyuka binatang, terutama anjing. Putin sebelumnya juga mendapat hadiah anjing jantan bernama Buffy, dari Perdana Menteri Bulgaria pada 2010 lalu.

Pertemuan itu untuk membicarakan isu keamanan dan latihan penyelamatan angkatan laut yang sempat terhenti, setelah Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea di Ukraina pada 2014 lalu.

Sengketa Rusia-Jepang

Langkah Rusia itu menyebabkan hubungan dengan sejumlah negara memburuk. Negara-negara termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pun memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Jepang dan Rusia juga belum menandatangani perjanjian damai untuk memformalkan berakhirnya Perang Dunia II, terkait dengan masalah sengketa teritorial empat pulau kecil di Pasifik.

Wilayah ini dikenal sebagai Kepulauan Kuril Selatan menurut versi Rusia, atau dengan nama Teritori Utara menurut versi Jepang. Empat pulau yang disengketakan adalah Pulau Iturup (atau Pulau Etorofu menurut Jepang), Pulau Kunashir (Pulau Kunashiri), Pulau Shikotan, dan Pulau karang Habomai.

Sengketa Kepulauan Kuril ini bermula ketika Rusia menganeksasi wilayah itu beberapa hari pasca berakhirnya Perang Dunia II dimana saat itu Jepang dikalahkan negara sekutu.

Namun wilayah ini juga diklaim Jepang sebagai wilayah teritori utara (Hoppo Ryodo) dan masuk dalam Perfektur Hokkaido. Pada Perjanjian Damai San Francisco 1951, Jepang diharuskan melepas klaim mereka atas sengketa Kepulauan Kuril, namun perjanjian itu juga tidak mengakui aneksasi Rusia.

Namun Jepang menyatakan sebagian wilayah yang dipersengketakan itu tidak masuk ke dalam Kepulauan Kuril sehingga tidak masuk dalam obyek Perjanjian San Francisco. (UPI/Telegraph/IB Times) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Anggaran Kunker DPRD DKI Rentan Penyelewengan

  • Merasa Difitnah Nazaruddin, Anas Urbaningrum: Dia Dilatih Untuk Berbohong
  • PDIP Akan Pecat Emil Dardak Setelah Resmi Daftar Cawagub Jatim
  • Meski Ada Ancaman Letusan Gunung Agung, Bali Dinyatakan Aman untuk Wisatawan