Langgar Undang-Undang, Pemerintah Taiwan Denda Apple

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple kembali tersangkut kasus hukum. Saat ini, Pemerintah Taiwan telah menjatuhkan denda senilai 20 juta Dolar Taiwan (sekitar Rp 8,1 miliar) kepada perusahaan itu karena melanggar undang-undang keadilan perdaga

Kamis, 26 Des 2013 18:53 WIB

Pemerintah Taiwan, Denda, Apple

KBR68H - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple kembali tersangkut kasus hukum. Saat ini, Pemerintah Taiwan telah menjatuhkan denda senilai 20 juta Dolar Taiwan (sekitar Rp 8,1 miliar) kepada perusahaan itu karena melanggar undang-undang keadilan perdagangan atas harga iPhone lokal.

Komisi Keadilan Perdagangan (Fair Trade Commission) Taiwan menyatakan, Apple harus bertanggung jawab atas penjualan di pasar Taiwan, karena telah ikut campur dalam harga dengan tiga penyedia layanan telekomunikasi lokal.

“Investigasi menemukan bahwa Chungwa Telecom, Far Eastone Telecommunication, dan Taiwan Mobile telah mengajukan harga untuk disetujui oleh Apple atau mengkonfirmasi harga sebelum mereka melepaskan produk ke pasaran. Sementara itu Apple juga telah meminta perusahaan-perusahaan di Taiwan untuk mengubah atau menyesuaikan harga,” ungkap Komisi berdasarkan temuan mereka dalam investigasi.

Menurut Komisi tersebut, Apple menghilangkan kebebasan operator telekomunikasi yang biasanya memutuskan harga berdasarkan hitungan mereka sendiri dan menyesuaikan dengan situasi pasar yang kompetitif, untuk membatasi persaingan. Hal itu juga merupakan pelanggaran atas undang-undang keadilan perdagangan.

Dalam tuntutannya, komisi ini mendesak Apple untuk segera menghentikan tindakan tersebut yang termasuk ilegal. Jika tidak mematuhi keputusan itu, akan dikenakan denda tambahan. (indianexpress)

Editor: Anto Sidharta

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.