Penumpang Pesawat Boleh Gunakan HP, Warga Amerika Buat Petisi Penolakan

KBR68H

Senin, 25 Nov 2013 08:30 WIB

penumpang pesawat, telepon genggam, amerika

KBR68H – Keputusan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat yang mengizinkan penumpang pesawat menggunakan telepon genggam setelah pesawat berada di ketinggian 10.000 kaki ternyata menuai protes.

Setelah Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat mengumumkan peraturan baru itu, mereka menerima ratusan surat elektronik yang mengkritik keputusan itu. Petisi penolakan itu dipublikasikan di laman The Washington Post, sejak akhir pekan lalu.

“Selama penerbangan, penumpang berada dalam ruangan yang terbatas untuk waktu yang panjang. Memaksa penumpang untuk mendengarkan percakapan pribadi dari orang yang tidak dikenal adalah ide yang buruk dari FCC,”kata petisi itu.

Bulan lalu, Badan Penerbangan Amerika (FAA) mengizinkan penumpang pesawat untuk menggunakan gawai atau gadget seperti komputer tablet selama lepas landas dan mendarat. Keputusan itu diambil setelah dilakukan kajian terhadap sejumlah maskapai penerbangan internasional. Dari kajian itu, pesawat masih bisa memberikan toleransi atas gangguan signal yang muncul dari gawai.

Maskapai penerbangan Virgin Atlantic sudah mengizinkan penumpangnya untuk menggunakan telepon genggam untuk rute London dan New York. Namun, percakapan harus sudah dihentikan ketika sudah memasuki 250 mil area Amerika Serikat. (BBC/WashingtonPost)

Baca: AS Bolehkan Penumpang Pesawat Aktifkan HP


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.