kartu perdana, burma, sistem lotere

Jaringan internet di Burma sangat lambat. Namun, itu tidak mengurangi warga kecanduan internet. Mereka yang ingin membuka internet lebih cepat biasanya memilih menggunakan telepon genggam. Di Burma, hanya telepon genggam yang punya akses internet lebih cepat dibandingkan peralatan lainnya.

Tentu, syarat pertama adalah anda harus mempunyai telepon pintar. Sebelum punya telepon pintar, anda juga harus punya kartu SIM (Subscriber Identity Module Card). Ini yang membuat warga Burma sulit untuk mendapatkan akses internet yang cepat dan memilih warung internet. Karena, untuk mendapatkan kartu SIM di Burma, anda harus memenangkan sebuah lotere.

Untuk mendapatkan kartu SIM yang memungkinkan pemiliknya terhubung dengan penyedia layanan internet, warga di Burma harus mengisi aplikasi yang dikeluarkan pemerintah. Lalu, anda harus menunggu selama sebulan, paling cepat. Itu pun tidak menjadi jaminan anda akan langsung mendapatkan kartu SIM. Karena, tidak semua permohonan itu diloloskan. Hanya mereka yang beruntung yang bisa mendapatkan kartu SIM.

Beruntung, ya, seseorang harus mempunyai itu untuk mendapatkan kartu perdana telepon genggam. Karena, pemerintah Burma menerapkan proses distribusi seperti lotere kepada seluruh pemohon setiap bulannya. Hanya 100-120 orang yang bisa mendapatkan kartu SIM setiap dilakukan undian. Belum ada data yang pasti, berapa banyak warga Burma yang sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu perdana. Berdasarkan laporan Nomura Equity Research on Asia Telecoms pada 2012, jumlah pemohon untuk mendapatkan kartu perdana sekitar 1,3-2,5 juta.
 
Namun, ada laporan lain yang juga dikeluarkan di tahun yang sama oleh International Telecommunication Union (badan khusus PBB untuk teknologi dan informasi, yang menyebutkan ada sekitar 5,4 juta warga Burma mendaftar untuk mendapatkan kartu perdana.

Laporan itu tidak menyebutkan ada berapa orang dari pemohon itu yang kini sudah bisa mengakses internet melalui telepon pintar.
Di Burma, kartu perdana di bawah pengawasan Myanmar Post dan Telecommunication yang merupakan milik pemerintah. Sistem lotere baru dilakukan tahun ini. Apri lalu, pemerintah menawarkan kartu perdana seharga kepada publik. Dua tahun lalu, harga kartu perdana mencapai $3.000, sebuah harga yang dianggap “gila”.

Itulah yang membuat mayoritas warga Burma tertarik untuk membeli kartu perdana yang dijual pemerintah dengan harga . Sayangnya, pemerintah tidak mengantisipasi adanya permintaan dalam jumlah besar sehingga memutuskan untuk menggunakan sistem lotere. Lalu, pemerintah tiba-tiba menghentikan lotere tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan keputusan itu diambil. Pada Juni lalu, warga Burma dan juga warga asing tidak bisa lagi membeli kartu perdana.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pemerintah tiba-tiba menghentikan, tanpa adanya penjelasan. Mereka tidak pernah memberikan keterangan,”kata salah satu pengusaha di Rangoon.
Di Filipina, anda bisa membeli kartu perdana dengan harga sedangkan warga Burma harus mengeluarkan 50 hingga 70 untuk bisa membeli kartu perdana, itu pun apabila ada seseorang yang menjual barang itu di pasar gelap. Warga negara asing yang berkunjung ke Burma dipaksa untuk menyewa telepon genggam yang sudah berisi kartu perdana, ketika tiba di bandar udara. Di bandara, Yatanarpon Teleport yang merupakan perusahaan milik pemerintah membuka kios penyewaan.

Penulis menyewa kartu perdana selama 10 hari dan membayar $90. Untuk mengaktifkan kartu perdana, perlu isi ulang terlebih dahulu. Penulis membeli dua kartu isi ulang sebesar 8. Selama 10 hari, biaya komunikasi di Burma sebesar 18, sama dengan paket data tidak terbatas selama dua bula di Filipina.
“Anda telah dirampok di siang hari bolong,”kata supir taksi yang ditumpangi penulis.

Itulah yang dialami Randt (bukan nama sebenarnya) ketika pada 2006 pemerintah memblokir telepon genggamnya. Ini terjadi setelah Randt melaporkan kasus hak asasi manusia di Burma. Dia juga dipaksa untuk menyerahkan kartu perdananya. Randt yang bekerja sebagai guru di sekolah negeri menerima gaji $8 per bulan. Kartu perdana senilai $3.000 yang dibelinya dengan menggunakan dana pensiun.

Ibu Randt yang bertugas selama tiga dekade sebagai tentara menolak untuk menyerahkan kartu perdaa milik anaknya itu. Dia berjuang keras dan sempat meminta bantuan PBB untuk menyelesaikan kasus ini. Randt mengatakan, kartu perdananya itu dikembalikan kepada ibunya beberapa bulan lalu, setelah lima tahun berjuang.

“Ketika dia berhasil mendapatkan kembali kartu perdana tersebut, rasanya seperti dia baru saja mendapatkan kemerdekaan. Kami merayakan, kami mengklaim kejadian itu sebagai kemenangan,”kata Randt.

Sementara itu, pemerintah Burma kembali menjual kartu perdana kepada publik. Namun, harganya masih tetap tinggi. Pada Maret lalu, media milik pemerintah mengumumkan distribusi kartu perdana murah. Harganya antara 50 hingga $312,50. Warga negara asing juga diizinkan untuk membeli kartu tersebut. Sebelum akhir Maret, Presiden U Thein Sein memuji Menteri Komunikasi dan Informasi karena telah membuat kemajuan yang komprehensif dengan menjual kartu perdana kepada publik.
“Pengguna telepon genggam baru tujuh persen dari total jumlah penduduk. Saya menargetkan angka itu bisa naik menjadi 50 persen pada 2014,”kata U Thein.

Selain itu, U Thein juga berjanji untuk menurunkan harga jual telepon genggam. Saat ini, sudah ada telepon genggam buatan Cina yaitu Huawwei yang dijual dengan harga 2,70 hingga 5,80. Namun, telepon buatan Cina tersebut hanya bisa digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan pendek (SMS).

Sebagian besar harga telepon genggam di Burma masih di luar jangkauan. Telepon pintar Samsung dijual dengan harga $459,24 hingga $536,64, iPhone dijual $681,11 hingga .022. Hanya kalangan menengah di Burma yang bisa memiliki telepon pintar merk tersebut.

“Masyarakat hanya bisa memohon kepada pemerintah. Tetapi, kita tidak tidak punya pilihan selain menunggu dan sabar,”kata Mon, salah satu warga Burma.

Artikel ini adalah hasil liputan dari program fellowship yang diselenggarakan Seapa

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!