Ilustrasi (Sumber: BUMN)

KBR, Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan moratorium lahan kelapa sawit dan tambang ditetapkan Juni ini. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, saat ini aturan tersebut masih digodok, termasuk produk hukum yang bakal dipilih.

Kata dia, pemerintah memastikan moratorium tidak ditujukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

"Moratorium akan ditetapkan sesegera mungkin, apakah itu dalam bentuk instruksi presiden kita lagi siapkan regulasinya, targetnya bulan Juni ini. Kebijakan moratorium ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, ataupun kelangsungan usaha dari swasta yang mengelolanya. Justru ini meminta mereka supaya mengoptimalkan kinerjanya, khususnya di area-area yang belum ditanami. Ketika persoalannya di lapangannya itu persoalannya dengan masyarakat, diselesaikan dengan pola-pola kemitraan," kata Bambang di KLHK, Rabu (1/6/2016).

Pada April lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal melakukan moratorium lahan sawit dan tambang. Hal ini lantaran, lahan sawit yang saat ini ada sudah mencukupi dan hanya perlu dioptimalkan.

"Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik" kata Jokowi.

Demikian juga dengan lahan tambang, Jokowi menyebut tidak akan ada lagi izin baru.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ujar dia.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!