Warga Kulon Progo Bertahan, Pembangunan Bandara Terhenti, Listrik Kembali Menyala

Ada sekitar 40-an keluarga yang tergabung dalam paguyuban Warga Tri Tunggal (WTT) tetap bertahan sambil menunggu putusan pengadilan terkait penetapan ganti rugi atau konsinyasi.

Selasa, 26 Des 2017 15:13 WIB

Aktivis menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD DIY di Yogyakarta, Jumat (8/12/2017). Mereka menolak kekerasan terhadap warga dalam proyek Bandara Kulon Progo. (Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Sebanyak 46 keluarga terdampak langsung pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo masih bertahan di rumah masing-masing, dan tetap menolak penggusuran.

Salah seorang warga Desa Temon yang memutuskan bertahan, Agus Subiyanto mengatakan aktivitas pembangunan bandara saat ini dihentikan. 

Selain itu, kata Agus, warga juga sudah bisa kembali menikmati listrik seminggu terakhir setelah Ombudsman Indonesia (ORI) turun ke lapangan. Aliran listrik itu sebelumnya diputus oleh PT PLN.

Menurut Agus, 40-an keluarga yang tergabung dalam paguyuban Warga Tri Tunggal (WTT) tengah menunggu putusan pengadilan terkait penetapan ganti rugi atau konsinyasi.

"Akhirnya aliran listrik sekarang sudah disambung lagi. Untuk saat ini sudah berjalan sekitar satu minggu ini, sudah nyala lagi. Disambung lagi karena Ombudsman RI dari Yogyakarta menyatakan bahwa pembangunan yang ada di sini betul-betul menyalahi aturan, baik masalah yang ada di lokasi itu sendiri, atau pun banyak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Untuk saat ini memang segala kegiatan yang ada di calon bandara ini, untuk sementara diberhentikan, dengan menunggu hasil dari pengadilan, soal konsinyasi itu," kata Agus kepada KBR melalui sambungan telepon, Selasa (26/12/2017).

Baca juga:

Pemberdayaan warga

Agus Subiyanto membantah ada tawaran negosiasi dengan PT Angkasa Pura I. Ia mengatakan warga bersedia bernegosiasi apabila ada kejelasan dan komitmen dari perusahaan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan. Warga kecewa karena perusahaan tidak menepati janjinya untuk memberdayakan warga setempat dalam pembangunan bandara.

"Justru saat ini lebih banyak masyakakat luar yang masuk di wilayah sini, dan mengatasnamakan sebagai masyarakat terdampak. Sedangkan masyarakat yang terdampak secara langsung oleh pembangunan nggak ada sama sekali yang bekerja di sana. Bisa dihitung hanya beberapa," ujar Agus. 

Perjuangan warga Kulon Progo ini agak terhambat karena adanya perpecahan di internal. Menurut Agus, warga yang menolak sekarang terbagi menjadi dua kelompok, yakni Warga Tri Tunggal (WTT) dan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Komunikasi antarkelompok menjadi sulit terbangun.

"Sebetulnya nggak ada pengaruhnya (perpecahan itu). Mereka juga sama-sama berjuang, intinya memperjuangkan hak mereka. Cuma harapannya kenapa harus ada dua organisasi, kalau memang satu organisasi itu sama-sama kita membela hak keadilan di masyarakat," tutur dia.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".