Wabah Difteri, Pemerintah Siapkan Imunisasi Ulang di 3 Provinsi

"Kita sudah kontak biofarma untuk siapkan semuanya. Vaksin ini gratis, yang bayar pemerintah,"

Rabu, 06 Des 2017 22:07 WIB

Ilustrasi: Imunisasi di sekolah. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh mengatakan telah menyiapkan anggaran untuk pembelian vaksin dan imunisasi, guna melakukan langkah  Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi ulang  pada  11 Desember mendatang di 3 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kendati telah memasuki akhir tahun kata dia untuk pendanaan program imunisasi serentak ini dana kementerian masih mencukupi.

"Kami   mengoptimalisasikan anggaran yang masih sedikit tersedia di Kementerian kesehatan. Artinya  semua logistik, vaksin dan keperluan buat pembelian vaksin dan disposable buat imunisasi sudah ada alokasinya, sudah kita sediakan. Karena saya kemarin rapat dengan pak Sekjen itu anggarannya sudah ada, sudah ada dalam bentuk logistik nanti kita beli," ujar Subuh kepada KBR, Rabu (06/12/2017).

Kendati anggaran untuk pembelian vaksin ditanggung oleh kementrian kesehatan, namun   operasional akan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing. Kata dia,  anggaran yang sudah ada untuk menjalankan program biasa di puskesmas sudah cukup untuk operasional.

Baca: Angka Kematian Akibat Difteri di Jawa Barat Meningkat


"Dana operasional khusus tidak dibutuhkan, karena sama dengan kegiatan  biasa yang dilakukan di  Puskesmas-puskesmas. Kalau pun ada itu mungkin digunakan untuk menggerakan massa. Misal mengajak massa untuk datang ke  Puskesmas atau petugas kita nantinya dengan proaktif mendatangi masyarakat," ujar Subuh.

Ia juga menambahkan untuk sasaran penyuluhan dan pemberian imunisasi  akan mudah karena menjangkau sekolah-sekolah, namun untuk yang di luar itu maka petugas haruslah proaktif mengajak atau mendatangi para warga.

Baca: KLB Difteri, Pemerintah Didesak Segera Gelar Imunisasi Ulang


Subuh juga meminta agar para kepala dinas segera menghubungi Bupati atau wali kotanya untuk menghitung anggaran dana yang dibutuhkan untuk program tersebut.

"Saya minta para perwakilan dinas untuk segera lapor bupati dan menghitung berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan,. Tapi sebenarnya anggaran itu sudah melekat dan yang paling penting adalah logistik sudah siap. Kita sudah kontak biofarma untuk siapkan semuanya. Vaksin ini gratis, yang bayar pemerintah," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi