Pergantian Panglima TNI, Ini Kata Gatot

"Karena ini terjadi dualisme, hanya tinggal satu langkah Keppres saja. Saya kerja juga pakewuh, kalau orang Jawa bilang, pak Hadi juga gimana."

Selasa, 05 Des 2017 13:32 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) berbincang dengan Kasal Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dalam acara penamaan pesawat N219 di Base Ops, Lanud Halim, Jakarta, Jumat (10/11). (Foto: Antara

KBR, Bogor- Gatot Nurmantyo berharap proses penggantian dirinya sebagai Panglima TNI dipercepat. Ia ingin agar DPR segera menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Hadi Tjahjanto, calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Kata dia, hal ini untuk menghindari dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.

"Sebaiknya begitu sudah diputuskan oleh DPR bahwa disetujui, jangan lama. Jangan menunggu saya sampai paraf lagi. Mengapa demikian? Karena ini terjadi dualisme, hanya tinggal satu langkah Keppres saja. Saya kerja juga pakewuh, kalau orang Jawa bilang, pak Hadi juga gimana. Lebih baik efektif saja. Begitu selesai, mungkin satu minggu atau lima hari, saya diberi kesempatan untuk pamitan. Kemudian langsung. Saya akan di belakang, apa yang belum, itu saya akan dampingi," kata Gatot di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Baca: Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dalam Tujuh Tahun Raih Empat Bintang

Gatot menambahkan, Hadi Tjahjanto merupakan sosok paling tepat untuk menjadi Panglima TNI di tahun politik. Kemungkinan calon lain, seperti Kepala Staf Angkatan Darat Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut Ade Supandi, akan pensiun sebelum Pemilu 2019.

"Kasal bulan Mei pensiun, kalau jadi panglima TNI kan cuma sebentar. Kasad Januari 2019, Kasau ini sampai 2020 sehingga bisa memimpin TNI menghadapi tahun politik dengan lancar,"

Sementara, rangkaian pemilu daerah hingga pemilu presiden 2019 harus diantisipasi. Gatot bercermin pada kerasnya perhelatan pilkada Jakarta yang lalu. Ia memperkirakan tensi politik akan makin meninggi tahun depan menjelang pilpres 2019.

"Ini bukan cuma satu, ada 171. Dan semua benar-benar berjuang, karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk Pileg dan Pilpres. Agak keras, ini yang perlu diantisipasi betul," ujar dia.

Baca: - Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto 'Clear and Clean'? Ini Catatan LSM Imparsial

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, meminta Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tinggi TNI. Ia mengatakan, mutasi perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru agar suasana lebih kondusif.

Hasanuddin juga menyarankan Gatot untuk mulai menyiapkan memo serah terima jabatan. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan surat resmi tentang rencana pemberhentian Gatot sebagai Panglima TNI.

"Panglima yang lama, Pak Gatot, harus mempersiapkan diri untuk serah terima, membuat naskah serah terima. Plus tidak diizinkan, menurut hemat saya kelazimannya itu tidak membuat keputusan-keputusan strategis," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen RI, Selasa (05/11/17).

Surat dari Presiden Jokowi tentang pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR. Atas dasar itu, Hasanuddin meminta Hadi yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.

"Nantinya pengajuan dari Presiden ke DPR ini akan diproses 20 hari kerja," kata Dia.

Hasanuddin mengatakan, Komisi I akan segera menggelar rapat pleno internal untuk membahas agenda uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Ia memperkirakan uji kepatutan terhadap Hadi Tjahjanto akan digelar besok.

"Diprediksi dilaksanakan besok hari Rabu supaya minggu depan sudah segera dilaporkan," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi