Munaslub Golkar, Airlangga Hartarto Bakal Terpilih Aklamasi?

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sedang melakukan proses negosiasi waktu dengan Pak Idrus Marham, itu antara tanggal 15-18 Desember," kata Nusron Wahid.

Rabu, 06 Des 2017 19:03 WIB

Politisi Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan sebagai calon ketua umum Golkar dari Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin di Jakarta, Senin (4/12/2017). (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

KBR, Bandung - Dukungan terhadap kader Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar terus menguat. Bahkan sejumlah pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar mengklaim dukungan untuk Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto sudah sampai 30 hingga 33 pengurus DPD Golkar se-Indonesia.

Dukungan antara lain diserahkan DPD Golkar Jawa Barat. DPD Golkar Jawa Barat bahkan sudah menyerahkan permohonan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. 

Surat permohonan Munaslub diantarkan Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi dan diserahkan kepada Plt Ketua Umum Idrus Marham, di Kantor DPP Golkar Jakarta, Rabu (6/12/2017).  

Munaslub diusulkan akan diselenggarakan pada 15-17 Desember 2017. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan permohonan Munaslub itu diklaim telah diajukan pula oleh 30 DPD Partai Golkar lain. 

Munaslub diajukan untuk mencari ketua umum baru, menggantikan Setya Novanto yang saat ini sedang dibelit kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Setya Novanto sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MQ Iswara mengatakan berdasarkan kesepakatan semula, dalam pertemuan dengan tokoh Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, pilihan calon ketua umum DPP Partai Golkar adalah Airlangga Hartarto.

"Beliau adalah menterinya Pak Jokowi, bahasanya sepertinya mengijinkan, karena anak buahnya Pak Jokowi. Kemudian juga Pak JK mendorong Pak Airlangga untuk maju, dan yang pasti para ketua DPD provinsi sampai hari ini masih satu nama yaitu meminta dan mendukung saudara Airlangga Hartato sebagai calon ketua umum Partai Golkar," kata MQ Iswara di Bandung, Rabu (6/12/2017).

MQ Iswara mengklaim penyelenggaraan Munaslub tidak terkait dengan kasus hukum yang menimpa Setya Novanto. Iswara mengklaim Munaslub merupakan kebutuhan yang harus dilakukan demi perubahan partai.

Menurut Iswara, perubahan dalam Partai Golkar bisa menggekarkan masyarakat untuk memilih partai berlambang beringin itu dalam penyampaian aspirasi politik maupun pada Pemilu.

"Tolong dipahami ini tidak ada keterkaitan dengan status hukum Pak Novanto dan praperadilan," kata Iswara.

Iswara mengatakan ada tiga daerah yang rencananya akan menjadi lokasi Munaslub, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Barat. 


Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham saat menyerahkan surat permohonan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (6/12/2017). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Baca juga:

Diputuskan pekan ini

Usulan Munaslub dikabarkan telah direspon DPP Partai Golkar. Ketu Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan usulan waktu dan mekanisme Munaslub akan diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Nusron mengatakan rapat pleno diperkirakanakan digelar Kamis atau Jumat pekan ini. Sebagian pengurus pusat DPP Partai Golkar telah 'bernegosiasi' dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

"Munaslub sedang berproses. Ekspektasi kami yang menguat di kalangan teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sedang melakukan proses negosiasi waktu dengan Pak Idrus Marham, itu antara tanggal 15-18 Desember. Itu ekspektasi waktu yang diusulkan," kata Nusron Wahid di Bogor, Selasa (5/12/2017).

Terkait kandidat ketua umum Partai Golkar, Nusron yakin akan terpilih secara aklamasi. Ia melihat aspirasi pemilihan secara aklamasi menguat di daerah. Nusron menyebut Airlangga Hartarto menjadi calon terkuat karena telah mengantongi dukungan dari 33 dewan pimpinan daerah (DPD).

"Justru ini keinginan DPD-DPD supaya aklamasi. Kenapa aklamasi? Karena kalau pemilihan biasanya ada friksi, ada luka di Golkar. Biasanya recovery luka itu butuh waktu satu tahun," ujar dia.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi Minta Perbankan Beri Kredit UMKM

  • PT Angkasa Pura I Buka Peluang Musyawarah Terkait Konflik NYIA
  • Turki Ancam Serang Milisi Kurdi
  • PBB: Tiga Tahun Terakhir Terpanas Dalam Sejarah

Memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya seperti apa yang dilakukan anak-anak muda asal Yogyakarta ini melalu platform digital yang mereka namai IWAK.