Menko Luhut Sebut Perekonomian Bali Turun Karena Kekeliruan Penetapan Status Gunung Agung

Luhut pun mengakui ada kesalahan penilaian terhadap penetapan status awas Gunung Agung beberapa waktu lalu. Dia pun kembali menegaskan risiko akibat erupsi Gunung Agung hanya pada jarak 10 kilometer.

Senin, 18 Des 2017 19:41 WIB

Asap disertai abu vulkanis keluar dari kawah Gunung Agung, terlihat dari Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Desa Rendang, Karangasem, Bali, Sabtu (9/12). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, kekeliruan proses penilaian (assesstment) status awas terhadap erupsi Gunung Agung di Bali mengakibatkan perekonomian di pulau dewata itu, menurun. Sebelumnya disebutkan bahwa risiko bahaya akibat aktivitas vulkanik Gunung Agung menjangkau beberapa daerah di Bali.

Padahal, menurut Luhut, dampaknya hanya di wilayah 10 kilometer dari pusat erupsi.

"Bali merupakan salah satu tourist-destination nomor satu di dunia. Dan itu membuat keuntungan untuk Indonesia. Akibat tiga bulan ini kita memberikan awas di seluruh Bali itu keadaan perekonomian Bali lebih jelek dibandingkan waktu bom Bali dulu," tukas Luhut kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta, Senin (18/12).

Luhut pun mengakui ada kesalahan penilaian terhadap penetapan status awas Gunung Agung beberapa waktu lalu. Dia pun kembali menegaskan risiko akibat erupsi Gunung Agung hanya pada jarak 10 kilometer. Sedangkan untuk tiupan dan kecepatan angin menurutnya juga tidak membuat penerbangan terhambat. Karena menurut laporan yang dia terima, dampak tersebut tak mengarah ke Bandara Ngurah Rai.

"Nah, sekarang sejak diumumkan tiga hari lalu begitu cepatnya mereka pulih kembali ."

Baca juga:

Karenanya, agar kekeliruan tak berulang, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian terkait mengadakan rapat bersama untuk mengurai kegaduhan tersebut. Luhut pun mengatakan segera berkoordinasi untuk menggelar rapat lintas-kementerian.

"Presiden sudah perintahkan, kami akan ada Ratas atau rapat kabinet di Bali di kantor Menteri Basuki, pada 22 Desember dan tidak akan ada kegiatan lain seperti sidak atau lainnya. Hanya rapat."

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".