IndonesiaLeaks dan Pentingnya Keamanan Identitas Pembocor Informasi

"Yang paling penting adalah identitas pelapor tidak diketahui. Kalau identitas sudah diketahui maka ia akan merasa privasi terganggu," kata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kamis, 14 Des 2017 20:49 WIB

10 media yang menjadi anggota IndonesiaLeaks

10 media yang menjadi anggota IndonesiaLeaks

KBR, Jakarta - Apa faktor penting yang menjadi perhatian bagi seseorang yang ingin menjadi pembocor informasi (whistleblower/peniup peluit) dalam sebuah persekongkolan kejahatan?

"Yang paling penting adalah identitas pelapor tidak diketahui. Kalau identitas sudah diketahui maka ia akan merasa privasi terganggu," kata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jaminan kerahasiaan identitas pelapor itulah yang jadi perhatian Novel, ketika berbagi pengalaman secara telewicara dari Singapura, dengan peserta Peluncuran dan Diskusi "IndonesiaLeaks: Peran Informan Publik dalam Pemberantasan Korupsi" di Estubizi, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Novel Baswedan tidak sendirian. Koordinator lembaga pemantau korupsi Indonesia ICW Adnan Topan Husodo juga menyinggung soal pentingnya jaminan keamanan identitas pelapor.

"Dulu ada orang memberi informasi ke ICW bahwa dia memberikan mobil mewah Mercedes-Benz ke seorang pejabat KPU. Tapi orang itu bilang 'Saya tidak bisa lapor ke KPK karena hanya saya yang tahu'. Jika dia lapor ke KPK, dan ditindaklanjuti, maka identitas saya bisa ketahuan. Itu bikin repot," kata Adnan bercerita di forum IndonesiaLeaks.

Lemahnya perlindungan dari pemerintah terhadap para pembocor informasi publik menjadi latar belakang munculnya platform IndonesiaLeaks.

"Banyak kasus dimana para narasumber yang menyampaikan informasi kepada media justru dipidana," kata Wahyu Dhyatmika, salah satu inisiator IndonesiaLeaks mewakili Tempo Institute.

***

IndonesiaLeaks merupakan platform bersama untuk menghubungkan pembocor informasi dengan media. Platform dengan alamat indonesialeaks.id itu digagas empat lembaga, yaitu Free Press Unlimited (FPU), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Tempo Institute dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

Gagasan memunculkan platform IndonesiaLeaks muncul sejak awal 2017, dan mendapat sambutan dari sejumlah mitra seperti lembaga petisi online Change.org, LBH Pers, ICW, Greenpeace dan LSM konservasi alam Auriga.

"Investigasi itu butuh kerja bersama, kolaborasi. Antara whistleblower dengan media. Kita ingat kasus Panama Papers, Paradise Papers, Watergate, semuanya karena ada kolaborasi," kata Eni Mulia, Direktur PPMN, salah satu lembaga inisiator IndonesiaLeaks.

Ada 10 media yang menjadi anggota IndonesiaLeaks, yaitu KBR, Independen.id, Suara.com, Liputan6.com, Tempo.co, Jaring, CNN Indonesia, Sindo, Jakarta Post dan Bisnis Indonesia.

Kerahasiaan identitas pelapor dokumen atau informasi publik itulah yang ditonjolkan IndonesiaLeaks.

"Pembocor dokumen butuh diberi semangat. Mereka bukan pelaku kejahatan. Jangan kecewakan pembocor dokumen menyangkut kerahasiaan identitas, karena itu satu-satunya cara untuk membuat mereka mau membagikan informasi," kata Dessi Damianova, Manajer Program Free Press Unlimited untuk wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara melalui telewicara.

Bagi lembaga seperti ICW, perlindungan identitas pembocor informasi bahkan menjadi 'kode etik' yang harus dijaga betul. Apalagi, hampir 100 persen informasi kasus-kasus kejahatan terutama korupsi yang diterima ICW berasal dari pembocor dokumen.

"Kami punya kode etik, tidak akan memberikan informasi kepada siapapun terkait identitas pelapor, bahkan termasuk kepada penegak hukum. Kecuali kalau pelapor menyetujui. Itu untuk menggeser tanggungjawab hukumnya dari pelapor kepada kami," kata Adnan Topan Husodo.

Bocoran informasi dari informan yang kemudian ditindaklanjuti ICW itu kemudian bergulir ke proses hukum, seperti kasus rekening gendut perwira polisi Djoko Susilo, hingga kasus dugaan korupsi pryek pengadaan mesin jahit di Kementerian Sosial yang kemudian menyeret bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

"Sebagian besar pembocor informasi adalah orang dalam. Atau pihak lain yang di rugikan. Biasanya informasi dari mereka lebih valid daripada informasi yang berasal dari NGO. Valid tidaknya informasi yang dibocorkan bukan ditentukan dari tipis tebalnya dokumen. Ada malah yang hanya memberikan bukti satu faktur, tapi ternyata itu kemudian diproses KPK. Itu yang melibatkan Bachtiar Chamsyah dalam kasus pembelian mesin jahit," kata Adnan.

***

Platform bersama IndonesiaLeaks.id  itu dirancang oleh Free Press Unlimited, sebuah NGO yang berbasis di Amsterdam, Belanda. 

"Platform ini sudah kami coba di Belanda, juga di Meksiko pada 2013, dan baru saja di Nigeria. Kami ingin membuat agar platform ini semudah mungkin dipakai oleh whistleblower dan media. Menjamin kerahasiaan pelapor agar tetap invisible, aman dan mudah berbagi informasi dengan media partner," kata Marcel Oomens dari Free Press Unlimited.

Di Belanda, platform ini bernama Publeaks (publeaks.nl) , sedang di Meksiko bernama Mexicoleaks (mexicoleaks.mx) , dan di Nigeria beralamat di Leaks.ng .

Melalui IndonesiaLeaks, kerahasiaan pembocor dokumen dijamin melalui enkripsi yang berlapis. Menurut salah satu inisiator IndonesianLeaks, Wahyu Dhyatmika, kerahasiaan sang pengirim informasi sulit dilacak.

"Karena enskripsi berlapis, kami juga tak tahu siapa yang mengirim dokumen. Percuma saja kalau polisi ingin mencari tahu siapa pengirimnya atau memeriksa wartawan-wartawan anggota kami. Proses enskripsi dibuat sangat secure," kata Wahyu ketika berbincang dengan Adit Insomnia dan Aika Renata, di acara Talkshow KBR Pagi, Kamis(14/12/2017).

Bocoran informasi yang bisa dikirimkan ke IndonesiaLeaks tidak hanya tentang isu korupsi, melainkan semua informasi kejahatan yang memiliki dimensi kepentingan publik.

"Misalnya lembaga Anda ada catatan keuangan yang bisa mengungkap suap kepada pemerintah. Silakan difoto atau scan buktinya, lalu kirimkan. Jadi tak perlu datang ke kantor media," tambah Wahyu Dhyatmika.

Laporan dari informan publik, bisa disampaikan ke Indonesialeaks.id.  Di halaman web itu tersedia petunjuk bagi informan. 

"Kami akan bersikap adil dan berimbang, dan berusaha agar semua sisi dari peristiwa tersebut bisa terungkap. Tapi setiap proses tentu memakan waktu. Dan, kita beruntung karena IndonesiaLeaks didukung 10 media. Ini pertama kali dalam sejarah pers di Indonesia, ada kolaborasi semacam ini" kata Wahyu Dhyatmika. 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".