TKA Tiongkok Banjiri Indonesia, Jokowi: Jumlahnya Hanya 21 Ribu. Logikanya Nggak Mungkin!

Presiden Joko Widodo membantah isu membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Kata dia, tenaga kerja dari negeri Tirai Bambu hanya mencapai 21 ribu.

Jumat, 23 Des 2016 18:10 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menyaksikan proses tepung tawar saat peletakan batu pertama pembangunan kembali Masjid Besar At-Taqarrub di Desa Keude Trienggadeng, Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (15/


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo membantah isu membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Kata dia, tenaga kerja dari negeri Tirai Bambu hanya mencapai 21 ribu, tidak seperti yang banyak diisukan yakni 10-20 juta orang.

Jokowi mengatakan, angka puluhan juta tersebut tidak logis lantaran besaran gaji di Indonesia relatif kecil dibanding di negara lain.

"Kalau nggak punya data itu jangan menyampaikan dong. Namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat. Jumlahnya hanya 21 ribu dibilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta. Angkanya  dari mana? Dan logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah 2-3 kali lipat gaji di sini, nggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi menambahkan, penyebar isu tentang tenaga kerja asing Tiongkok ini bisa ditindak karena meresahkan masyarakat

"Urusan polisi, ada hal-hal yang meresahkan seperti ini memang harus ditindak," imbuhnya.

Di sisi lain, Jokowi tidak menampik ada warga negara Tiongkok yang memanfaatkan bebas visa untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal bebas visa diperuntukkan bagi turis.

Jokowi mengatakan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan evaluasi terkait bebas visa ini. Sementara, untuk tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran, bakal ditindak oleh Ditjen Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Kemenlu sudah melihat hal-hal seperti itu. Namanya sudah dibuka, pasti dievaluasi mana yang membahayakan, maka yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visanya. Semua negara seperti itu," ujar dia.

Baca juga:
OPSI: Pak Presiden, Faktanya Pekerja Ilegal Tiongkok Itu Ada
Ribuan Buruh Asing di PLTU Cilacap, Kemenaker akan Cek




Tenaga Kerja Ilegal Jadi Bahasan Wiranto-Dubes Tingkok

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, membahas tentang tenaga kerja ilegal dengan Duta Besar Tiongkok Xie Fang. Kata dia, banyak warga Tiongkok yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Menurutnya, Xie Fang meminta pengertian pemerintah dalam menyikapi kondisi ini.

Namun, kata Wiranto, Xie Fang memastikan warga Tiongkok yang terbukti melanggar bakal diproses sesuai dengan hukum di Indonesia.

"Kunjungan wisata untuk tahun ini sudah mencapai dua juta, tentu dari dua juta itu ada beberapa yang tidak mengikuti aturan main di Indonesia bahkan dianggap sebagai satu pelanggaran hukum. Maka Dubes juga minta pengertian, bahwa tidak mungkin dari dua juta itu semuanya mengikuti satu jalur wisata yang telah ditentukan. Kalaupun ada yang melanggar hukum maka tetap menghormati penyelesaian hukum di Indonesia, saya kira itu sesuatu yang sangat baik," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Kamis (15/12/2016).

Wiranto menambahkan, pemerintah bakal terus mewaspadai kunjungan wisata dari Tiongkok, mengingat angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam pertemuannya dengan Xie Fang juga membahas tentang kasus terbaru tenaga kerja ilegal asal Tiongkok yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Empat warga Tiongkok diciduk oleh Kantor Imigrasi Bogor karena melanggar aturan izin tinggal. Sebagian dari mereka hanya memegang visa kunjungan untuk bekerja di perkebunan di Sukamakmur, Bogor.

"Hal-hal yang menyimpang dari wisatawan mereka bersedia untuk melakukan koordinasi dengan pihak indonesia dan menghormati hukum di Indonesia," lanjut Wiranto.




Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi