BERITA

Tangkal Terorisme, DPR Minta Pemerintah Proses Tindak Intoleran

Tangkal Terorisme, DPR Minta Pemerintah Proses Tindak  Intoleran


KBR, Jakarta- Pemerintah dinilai belum maksimal memberantas terorisme di Indonesia. Salah satu buktinya, kata Anggota DPR Komisi Intelijen, Charles Honoris, tindakan intoleransi yang masih banyak terjadi. Kata dia pemerintah  sering membiarkan tindakan itu.

Menurut Charles intoleransi adalah pintu masuk bagi pemikiran radikal dan aksi terorisme. Kata anggota Komisi I DPR itu, paham ini dengan cepat menyebar dalam organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Sehingga, pantas jika para pengikut paham ini menguat.

"Bagaimana Indonesia sebagai negara hukum bisa menegakan hukum adalah suatu kunci. Misalnya bagaimana kelompok intoleran melakukan kegiatan yang melanggar hukum, ya harus ditegakkan dan diproses. Jika ini dibiarkan, ya tidak menutup kemungkinan ujungnya adalah aksi-aksi terorisme," ujarnya kepada KBR, Senin (12/12/2016).


Sementara itu, terkait usulan merinci daftar organisasi terlarang, Charles berpendapat hal itu bisa saja dilakukan, namun diragukan keefektifannya.

"Kalau listing secara formal boleh boleh saja. Tapi apakah itu akan bisa efektif memberantas aksi teror, itu hal lain," katanya.

Baca: Tangkal Terorisme, Pemerintah Diminta Buat Daftar Organisasi Terlarang

Dia menyebut, aksi terorisme dan penyebaran paham radikal bisa dicegah dengan koordinasi apik antara Badan Intelijen Negara BIN dan para penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Densus 88, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terorisme.

"Ini adalah tugas intelijen untuk bisa menginfiltrasi jaringan teror dan mendeteksi dini menggagalkan upaya teroris seperti kemarin. Menurut saya aksi kemarin yang digagalkan luar biasa. Ini tidak akan berhasil jika tidak ada koordinasi intelijen dengan para penegak hukum. Kita juga bisa follow the money dengan melibatkan PPTAK untuk melihat aliran dana yang mendukung aksi teror dan penyebaran pemahaman itu dari mana," katanya. 

  • terorisme
  • Anggota Komisi I DPR Charles Honoris

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!