Presiden Duterte Pertimbangkan Membuka Kembali PLTN Bataan

Pembangkit senilai 30 triliyun rupiah itu dibangun selama pemerintahan bekas diktator Ferdinand Marcos.

Senin, 19 Des 2016 11:10 WIB

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan di Filipina. (Foto: Madonna Virola)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan di Filipina. (Foto: Madonna Virola)


Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberi lampu hijau kepada Menteri Energi untuk kembali mempelajari pembangunan Pembangkit Listri Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan yang terbengkalai. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik negara itu.

Pembangkit senilai 30 triliyun rupiah itu dibangun selama pemerintahan bekas diktator Ferdinand Marcos. Dan telah menjadi kontroversi selama puluhan tahun. 

PLTN ini dibangun pada 1970-an, tapi setelah Marcos tumbang, pembangkit ini tidak pernah dibuka.

Koresponden Asia Calling KBR, Madonna Virola, menyusun laporannya dari kota Calapan.

Menteri Energi Alfonso Cusi baru-baru ini mengumumkan kalau Presiden Rodrigo Duterte memberikan lampu hijau untuk memeriksa kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan. Lokasi PLTN sekitar 100 kilometer sebelah barat dari Manila.

Negara ini perlu menciptakan lebih dari 30 ribu megawatt energi pada 2030 dan pemerintah sedang menilai apakah mungkin untuk membuka pabrik yang terbengkalai itu.

“Sejak 1977, kami seharusnya sudah membukanya. Bila itu terjadi mungkin hidup kita saat ini berbeda. Setelah hampir 40 tahun, apakah hal itu akan terjadi? Tidakkah Anda berpikir ini kerugian bagi kita?” kata Alfonso Cusi.


Meski PLTN itu tidak pernah digunakan, Manila menghabiskan enam milyar rupiah setiap tahun untuk perawatannya.

Politikus Mark Cojuangco sejak lama mendukung PLTN dan menjelaskan alasan pembangunan PLTN ini.

“PLTN Bataan dibangun di tahun 70an sebagai reaksi terhadap krisis minyak pertama. Untuk kali pertama, harga minyak meroket dan menyebabkan gejolak ekonomi di seluruh dunia. Karena sebagian besar pembangkit listrik kita, selain tenaga air, bergantung pada bahan bakar fosil,” jelas Mark Cojuangco.

“Maka pemerintah berpikir nuklir adalah jawabannya. Mereka berpikir negara lain yang punya masalah serupa juga mulai berinvestasi besar-besaran di PLTN.”

PLTN Bataan selesai pada 1984 namun bertahun-tahun setelahnya belum juga dibuka.

Sewaktu Presiden Corazon Aquino menjabat dan terjadi bencana nuklir Chernobyl di Ukraina tahun 1986, tenaga nuklir mulai dilihat kurang aman.

Lalu ada bencana dengan pembangkit listrik Fukushima di Jepang pada 2011, setelah dihantam tsunami. Akibatnya berton-ton bahan radioaktif berbahaya terlepas.

Saya mengunjungi PLTN Bataan dalam sebuah tur edukasi beberapa tahun yang lalu.

PLTN terletak di tanah pemerintah seluas 357 hektar yang dibangun di atas situs yang dianggap berbahaya secara geologis, yang dekat dengan Gunung Api Pinatubo.

Pada saat itu, Mauro Marcelo yang menjadi manager PLTN dan sekarang sudah pensiun, merasa yakin dengan proyek ini.

“Ada uranium yang melimpah. Bahkan jika Anda menggunakannya dalam jumlah besar, itu tidak akan berkontribusi terhadap pemanasan global. Karbon dioksida yang dihasilkan dari angin, matahari dan biomassa bahkan lebih banyak ketimpang dari nuklir,” tutur Mauro Marcelo.

Aktivis Francis Joseph dela Cruz bergabung dengan aksi protes terhadap pemakaman almarhum diktator Ferdinand Marcos, di Taman Makam Pahlawan di Manila, belum lama ini.

PLTN Bataan katanya, adalah kegagalan pemerintahan Marcos selain tahun-tahun   gelap darurat militer.

“Ini adalah formula bagi proyek-proyek yang berjalan buruk. Proyek itu dirancang saat Darurat Militer, tanpa konsultasi publik dan produk dari kapitalisme kroni. Yang makin buruk adalah tidak banyak dari kita yang paham tentang teknologi itu dan banyak pengalaman di seluruh dunia yang menunjukkan sisi negatif dari PLTN,” jelas Francis Joseph dela Cruz.

 

Tantangan terbesar adalah meraih dukungan publik untuk membuka kembali PLTN.

Penulis dan aktivis lingkungan, Agnes Prieto, mengatakan Filipina seharusnya fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan yang lebih aman.

“Mereka harus mempelajari lebih dalam karena di masa lalu pemerintah tidak melanjutkannya. Pasti ada alasan kuat di balik itu. Menurut saya ini adalah keputusan yang harus dipertimbangkan lebih serius dan matang. Dan mungkin perlu referendum yang dilakukan orang-orang yang akan terdampak,” usul Agnes Prieto.

Kongres siap untuk membahas pro dan kontra soal PLTN Bataan ini, termasuk perkiraan kebutuhan dana 13 triliyun rupiah untuk merehabilitasi PLTN itu.

Sebelum itu terjadi, studi intensif akan dilakukan oleh badan pemerintah yang baru dibentuk untuk menilai apakah PLTN itu harus dioperasikan atau tidak.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.