MUI: Tersangka Penyuap Bakamla Sudah Tak Aktif Jadi Bendahara di MUI

MUI Lukmanul Hakim mengatakan sejak dilantik dalam pengurus MUI periode 2015-2020, Fahmi Darmawansyah tidak aktif dan tidak pernah terlihat.

Selasa, 20 Des 2016 15:02 WIB

Dua pimpinan KPK menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti uang suap dari pengusaha Fahmi Darmawansyah kepada petinggi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kamis (15/12/2016). Fahmi Darmawansyah juga


KBR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membenarkan nama tersangka pelaku penyuap petinggi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah, masuk dalam struktur pengurus MUI Pusat dan menjabat sebagai bendahara.

Salah satu Ketua MUI Pusat, Lukmanul Hakim mengatakan sejak dilantik sebagai pengurus MUI periode 2015-2020, Fahmi Darmawansyah tidak aktif dan tidak pernah terlihat. Lukmanul mengaku sejak pelantikan pengurus MUI pada Munas Agustus tahun lalu, ia hanya sekali bertemu Fahmi Darmawansyah.

"Beberapa kali sejak kepengurusan itu selalu tidak pernah berkomunikasi, baik fisik maupun media lain, seperti telepon dan lain-lain. Nggak pernah. Saya pribadi hanya bertemu dia sekali saja. Di suatu acara yang saya lupa, apakah pelantikan atau apa," kata Lukmanul Hakim kepada KBR, Selasa (20/12/2016).

Baca: Pengusaha Penyuap Bakamla ada di Luar Negeri   

Fahmi Darmawansyah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pemberi suap terhadap seorang petinggi Bakamla senilai Rp2 miliar. Suap itu diduga terkait proyek pengadaan satelit pengawas laut.

Terkait kasus yang membelit Fahmi Darmawansyah, MUI sudah menggelar pertemuan internal. Hasilnya MUI akan berupaya meminta penjelasan atau klarifikasi dari Fahmi. Hanya saja, MUI kesulitan menghubungi Fahmi yang saat ini kabarnya sudah buron di luar negeri.

"Yang jelas sebagai kelembagaan kita juga minta klarifikasi, inginnya kita lakukan tabayyun. Seperti apa sih yang sesungguhnya terjadi? Kita kan hanya dapat informasi dari media. Sementara, yang bersangkutan sendiri kurang aktif di MUI. Bahkan saya bisa bilang dia sudah tidak aktif. Tapi kita menghormati langkah hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," lanjut Lukmanul.

Lukmanul Hakim mengatakan kasus yang membelit Fahmi Darmawansyah adalah urusan pribadi dan tidak ada urusan dengan MUI.

"Bahwa nama yang bersangkutan itu sebagai bendahara MUI itu memang iya. (Mungkin bisnis?) Ya itu. Tidak ada kaitannya dengan ke-MUI-an," tambahnya.

Baca: KPK Tangkap Tangan Pejabat Bakamla   

Lukmanul yang pernah menjabat Direktur Eksekutif LPPOM MUI mengatakan MUI juga tidak akan memberi bantuan hukum atau pendampingan hukum bagi Fahmi Darmawansyah.

"Tidak ada budaya seperti itu. Semua problem yang terkait hukum itu urusan pribadi masing-masing. Nggak ada istilahnya bantuan hukum atau apa," katanya.

Seandainya kasus Fahmi sudah terang, kata Lukmanul, tidak menutup kemungkinan MUI akan mencoret Fahmi dari daftar pengurus.

Lama Tidak Aktif

Ketua MUI Lukmanul Hakim mengatakan ia tidak tahu alasan Fahmi Darmawansyah tidak lagi aktif sebagai bendahara MUI. Menurutnya, yang tahu adalah Sekjen MUI Anwar Abbas.

Lukmanul juga tidak tahu asal muasal nama Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia itu terpilih sebagai salah satu bendahara MUI Pusat. Ia hanya sempat menyebut ada yang mengusulkan nama Fahmi Darmawansyah masuk dalam daftar pengurus.

"Waktu itu memang ada yang mengusulkan, ya kita terima," kata Lukmanul. Ia tidak tahu siapa yang mengusulkan.

Dalam wawancara lain, Ketua MUI Yusnar Yusuf juga mengatakan hal serupa. Yusnar membenarkan Fahmi Darmawansyah sudah lama tidak aktif. Ia juga mengaku hanya sekali bertemu Fahmi pada tahun lalu.

"Dalam rapat-rapat saya belum pernah bertemu dia. Satu kali barangkali ketemu saat pelantikan saja. Saya juga tidak akrab sama dia," kata Yusnar Yusuf kepada KBR, Selasa (20/12/2016).

Karena tidak akrab, Yusnar merasa tidak kaget dengan kasus yang membelit Fahmi Darmawansyah.

"Saya kaget juga nggak, biasa saja. Ndak ada masalah. Saya tidak terlalu care dengan itu. Nggak kenal, nggak pernah omong-omong saya dengan dia. Nggak akrab," lanjut Yusnar. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim