KKR Natal 2016 di Bandung Dihentikan, Jakatarub Minta Pendemo Ditindak

"Itu sudah jelas-jelas melanggar HAM, merusak kebhinnekaan, tidak Pancasilais,”

Rabu, 07 Des 2016 18:17 WIB

Petugas gedung Bandung tengah menurunkan spanduk setelah pendemo meminta KKR Natal 2016 tak digelar di tempat itu. (Foto: KBR/Arie N.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bandung- Kelompok lintas-iman Bandung, Jawa Barat mendesak Walikota Ridwan Kamil menindak kelompok yang mendemo dan membubarkan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Selasa (6/12/2016) kemarin.

Koordinator Jaringan Kerja Antar-umat Beragama (Jakatarub) Bandung, Wawan Gunawan, menyatakan peserta aksi itu harus ditangkap. Sebab, menurutnya, protes seperti ini sudah terjadi berulang kali. Hal ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kota-kota dan kegiatan-kegiatan lain.

“Seharusnya itu yang demo-demo seperti itu ditindak secara tegas. Itu sudah jelas-jelas melanggar HAM, merusak kebhinnekaan, tidak Pancasilais,” tegasnya kepada KBR, Rabu (7/12/2016) sore.

“Jadi mau jadi apa kota Bandung ini kalau pelaku-pelaku seperti itu dibiarkan? Makanya, pelaku demonstrasi itu harus ditindak tegas secara hukum,” tambahnya.

Wawan juga mempertanyakan sikap Kepolisian yang kalah dengan kelompok intoleran. Kata dia, seharusnya polisi bisa mengantisipasi. Sebab jumlah peserta aksi hanya sedikit.

“Ini bisa sampai kebobolan, (ormas) masuk ke dalam ruangan, dan menghentikan kidung, itu luar biasa,” katanya geram.

Menurutnya, argumen ormas yang menolak pun tidak rasional. Sebab, ormas menolak kegiatan ibadah dilakukan di Sabuga yang merupakan fasilitas umum. Padahal Monas baru digunakan untuk salat Jumat besar-besaran pada 2 Desember.

“Jangan sampai negara, dalam hal ini polisi dan walikota  ikut mengamini cara berpikir masyarakat yang rusak itu,” katanya lagi.

Kecaman senada juga disuarakan gabungan organisasi penggiat hak asasi manusia dan literasi yang tergabung dalam Forum Demokrasi Bandung. Forum menilai  hal itu melanggar Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dan Undang Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1.

Menurut perwakilan dari Forum Demokrasi Bandung, Harold Aron, adanya tindakan intimidasi berujung dengan penghentian paksa kegiatan keagamaan tersebut, menunjukan ketidakhadiran negara untuk melindungi warganya dalam melaksanakan keyakinannya.

"Pembiaran oleh negara ini sudah tidak bisa ditolerir makanya tuntutan kita adalah perlu di kroscek kembali atau di-review lagi, bagaimana tugas kepolisian untuk mempunyai pendidikan internal tentang hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Apa yang terjadi kemarin satu catatan buruk lagi," ujar Harold Aron saat konferensi pers di Bandung, Rabu (7/12).

Perwakilan dari Forum Demokrasi Bandung, Harold Aron mengatakan, sebelumnya catatan buruk terkait kejadian intoleran itu terus berulang di kota yang dipimpin oleh Ridwan Kamil tersebut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Dia menyebutkan kasus intoleran sebelumnya adalah pembubaran berbagai kegiatan literasi seperti Sekolah Marx di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), pembubaran pertunjukan monolog Tan Makaka di IFI Bandung,  penghentian kegiatan pantomime di depan Gedung Merdeka dan pembubaran  Komunitas Perpustakaan Jalanan.

Forum Demokrasi Bandung mempertanyakan Deklarasi Bandung Kota HAM yang selalu dibanggakan Wali  Kota Bandung Ridwan Kamil karena pada kenyataannya masih ada intimidasi dan  penghalang-halangan bagi umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

Selasa (6/12/2016) kemarin, kelompok yang menamakan dirinya Penjaga Ahlus Sunnah memprotes KKR di Sabuga Bandung. Acara dihentikan di tengah-tengah, setelah anggota Ormas masuk ke ruangan dan memprotes kegiatan itu.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.