Kinerja HAM Pemerintah 2016, Setara: Masih Gagal

""Mengacu pada indeks HAM 2016, kondisi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM cenderung naik tetapi tidak signifikan,""

KBR, Jakarta- Organisasi kemanusiaan Setara Institute menilai kinerja program jaminan Hak Asasi Manusia dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih gagal. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan terutama pada jaminan dalam kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Kata dia, menurut survei yang dilakukan lembaganya terkait dua masalah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun awal Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Secara keseluruhan sebenarnya angka indeksnya mengalami kenaikan jika dibandingkan angka sebelumnya. Yaitu dari 2,45 menjadi 2,83 point. Hanya saja kenaikan 0,38 point tidaklah signifikan secara statistik. Karena itu, mengacu pada indeks HAM 2016, kondisi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM cenderung naik tetapi tidak signifikan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Setara Institute, Jakarta, Senin (12/12).

Menurut indeks survei kata dia, angka kebebasan berekspresi dan berserikat mengalami penurunan. Tahun lalu mencapai angka 2,18 point menjadi 2,1 point dari skala angka indeks 0 sampai dengan 7 point. Sedangkan untuk angka kebebasan beragama dan berkeyakinan turun menjadi 2,47 point yang tahun lalu mencapai 2,57 point.

Kata dia, beberapa kasus kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi yang tak kunjung terselesaikan di antaranya, pengungsi Ahmdiyah di Lombok yang sudah memasuki 10 tahun lamanya. Selain itu kata dia, kasus pengungsi Syiah Sidoarjo, pengikut Gafatar dan pembangunan Gereja GKI Yasmin yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan secara hukum, serta kebebasan berekspresi di Papua yang hingga saat ini masih sangat bermasalah.

"Ini sangat membuktikan bahwa sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi pada bidang HAM tidak menunjukkan kemajuan. Meski tidak salah, pemerintahan Jokowi masih lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Hanya saja, seharusnya ini berjalan seimbang, bukan malah mengenyampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya pada bidang hak sipil dan politik," ucapnya.

Dia berharap dengan hasil survei ini Presiden Jokowi mau memperbaiki permasalahan tersebut di tahun ketiga pemerintahannya. Dengan begitu kata dia, Indonesia bisa maju dari segala sektor. Pasalnya kata dia, penanganan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan jaminan kebebasan tidak kalah penting dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

"Kami berharap Presiden Jokowi bisa memperbaiki ini tahun depan. Selain itu jajarannya, terutama aparat penegak hukum bisa mengaplikasikannya di lapangan soal masalah tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, LSM Setara Institute melakukan survei persepsi untuk mengukur indeks kinerja HAM di Indonesia tahun 2016.

Waktu survei dilakukan pada   5 November hingga 5 Desember 2016 dengan metode sampling kepada 202 responden yang terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis, dan tokoh masyarakat tertentu.

Dalam survei tersebut, Setara Institute menentukan 8 variabel. Kedelapan variabel tersebut adalah penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak rasa aman warga dan perlindungan warga negara, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, hak atas ekonomi sosial dan budaya, serta rencana aksi HAM dan kinerja lembaga HAM.

Selain masalah kebebasan beragama dan berekspresi, angka indeks dari 8 variabel tersebut mengalami kenaikan namun tidak signifikan.

Editor: Rony Sitanggang

• kinerja HAM Jokowi
• Wakil Ketua Setara Institute
• Bonar Tigor Naipospos