Keluar Dari OPEC, Menkeu: Asal Jonan Tak Ubah Asumsi Produksi Minyak

Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan untuk berkoordinasi.

Kamis, 01 Des 2016 19:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan mannequin challenge usai memberikan kuliah umum bertema Kenali Anggaran Negeri di Aula Graha Sanusi Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/11).

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembekuan diri Indonesia dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), tidak akan berdampak pada keuangan negara, asal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan tak mengubah asumsi produksi minyak Indonesia. Sri mengatakan, efek pemangkasan produksi minyak oleh negara OPEC memang berpengaruh pada kenaikan harga minyak dunia. Namun, kata Sri, dia masih ingin bertemu dengan Jonan untuk berkoordinasi.

"Kalau pembekuan itu dalam artian Menteri ESDM memutuskan kita tetap akan memiliki komitmen untuk memproduksi jumlah minyak sesuai asumsi APBN kita, maka tidak akan mempengaruhi, paling tidak dari volume produksi. Yang harus kita simak kalau OPEC melakukan pemotongan dengan cukup kredibel, menyebabkan harga minyak meningkat dan dengan kenaikan harga minyak akan memberikan dampak positif ke penerimaan negara," kata Sri di kantor Ditjen Pajak, Kamis (01/11/16).

Sri mengatakan, jumlah lifting pada APBNP 2016 sebesar 815 ribu barel per hari. Sehingga, kata dia, pemerintah akan melihat seluruh potensi akibat dari keputusan itu, termasuk dari sisi anggaran, penerimaan migas, dan potensi kenaikan harga solar yang hingga saat ini masih disubsidi negara.

Mengenai kemungkinan perubahan harga BBM dalam negeri, menurut Sri, itu akan dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan harga minyak dunia setelah pemangkasan produksi minyak dunia. Namun, kata Sri, kenaikan harga minyak dunia itu bisa memberikan penerimaan yang lebih banyak bagi pemerintah, karena menyangkut penerimaan pajak migas seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor migas.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.