Ilustrasi: Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. (Foto: Antara)


KBR, Majalengka - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan masih membuka ruang musyawarah dengan warga untuk menentukan kesepakatan harga lahan di Desa Sukamulya. Langkah ini menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Denny Juanda, bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lahan terkait proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majelengka, Jawa Barat.

Ia menyebut, dalam proses pembebasan lahan terdapat tahapan musyawarah antara warga dan pemerintah daerah. Melalui proses ini, Warga Sukamulya bisa mengajukan usulan penggantian lahan sawah mereka dengan lahan lain.

"Jadi begini, UU-nya itu lahan itu bisa dibeli lepas, dua bisa relokasi, dan bisa penyertaan modal. Relokasi itu bisa dirundingkan. Tapi kalau sendiri-sendiri ya mending ganti," ujar Denny saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/12/2016).

"Musyawarah dilakukan di mana saja. Di desa, di masyarakat. Kalau harga tidak cocok, silakan dicocokan dengan tim appraisal," tukasnya.

Pemerintah provinsi, kata Deny, akan selalu siap jika warga kembali meminta dilangsungkan pertemuan seperti yang sebelumnya direncanakan pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Dia pun menambahkan, warga tak perlu cemas kehilangan mata pencaharian. Disnaker, lanjutnya, bisa memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan warga.

"Khawatir wajar, tapi kan ada perangkat daerah. Jadi misalnya pindah, tidak bisa bekerja, ya tinggal daftar. Nanti dari disnaker, kami latih, atau sebelum pindah kami latih dulu. Kemudian modal usaha. Modal usaha itu kan ada dua, satu modal usaha percobaan dan modal usaha bener, yang sudah besar," kata Denny.

Baca: Warga Minta Pemprov Buka Dokumen Proyek BIJB

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kemudian menjelaskan beberapa tahapan proses pembebasan lahan oleh pemerintah. Totalnya, kata dia, ada sekitar 1.560 hektar sawah yang terdampak pembangunan bandara.

"Prosesnya pertama sosialisasi. Kedua perencanaan, ketiga dilakukan pengukuran. Kemudian pengukuran, pemberkasan, setelah itu musyawarah dibantu tim appraisal. Kami terima saja. Musyawarah itu dilakukan tim. Pemprov memfasilitasi. Pemprov itu menyediakan uang dan menyediakan fasilitas pengukuran dan sosialisasi," ungkapnya.

Kata Denny, pembebasan lahan terhadap desa-desa yang terdampak proyek Bandara Kertajati ini dilakukan oleh tim penilai independen yang disewa Pemprov. Ia berdalih, Pemprov Jabar hanya menyediakan dana untuk lahan-lahan yang nilainya sudah disepakati.

"Harga pun bukan pemerintah yang menentukan. Tapi itu ditentukan tim aprasial dan masyarakat. Kalau Pak Riza (Riza Damanik, Tenaga Ahli KSP) mengatakan harus ada pejabat yang ke sana, ya silakan. Kalau mau ke sini juga silakan."

Baca: Konflik Lahan Majalengka, Ini Tanggapan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Ia pun mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat menyediakan dana Rp100 miliar untuk mengganti lahan warga yang akan digunakan sebagai landasan pacu atau runway pertama bandara.

"Dari 100 miliar, dana yang sudah keluar 25 miliar. Kami akan fokuskan untuk runway dulu. 29 Desember ini akan ada pembayaran untuk 51 warga," katanya.


Bangun Dialog Antar-Pihak yang Bersengketa

Ditemui secara terpisah, pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengaku masih terus menjembatani proses penyelesaian konflik lahan di Desa Sukamulya terkait proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan Riza Damanik mengatakan, bakal mengutamakan upaya dialog untuk menghasilkan kesepakatan. Dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, warga yang bersengketa, pengelola bandara hingga aparat keamanan.

"Ada upaya untuk mendorong dialog yang terus menerus. Jadi mengedepankan dialog supaya terdapat satu kesepakatan yang sifatnya bisa diterima oleh para pihak. Jadi intinya dialogis lah," kata Riza di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Desa Sukamulya, adalah salah satu desa yang terancam digusur demi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Warga desa ingin agar mereka tetap bisa bertahan. Akibatnya, pada beberapa waktu lalu petani bentrok dengan petugas yang akan mengukur lokasi.

Selang beberapa hari setelah bentrok, staf khusus kepresidenan Noer Fauzi dan Riza Damanik  mengunjungi kawasan tersebut. Noer Fauzi mengatakan pemerintah masih menunggu poin-poin usulan warga yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Majalengka.

Baca: Pasca Bentrok, KSP ke Sukamulya


3 Usulan Warga ke KSP

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut ada tiga kesepakatan Warga Sukamulya yang akan diajukan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai usulan penyelesaian sengketa lahan terkait proyek BIJB Kertajati.

Aktivis KPA Syamsudin mengatakan, warga bersedia mendukung pembangunan bandara asalkan pemerintah memastikan lahan mereka tetap dipertahankan. Pilihan kedua, kata dia, upaya 'ganti untung' harus dimusyawarahkan terlebih dulu dengan warga. Sedangkan opsi ketiga adalah relokasi.

"Poin-poin yang akan diserahkan ke KSP adalah, pertama ingin mempertahankan tanah. Kedua relokasi, walaupun ini belum clear karena belum semua warga menyetujui. Karena kan relokasi itu tidak mudah. Butuh waktu yang agak panjang, kemudian objeknya di mana," kata Syamsudin saat ditemui di Balai Desa Sukamulya, Rabu (30/11/2016).

"Tapi susah kalau relokasi itu. Maka satu-satunya jalan adalah mempertahankan warga desa untuk mempertahankan desa mereka, kemudian juga ganti untung," tambahnya.

Kendati begitu, kata Syamsudin, ketiga kesepakatan itu masih terus digodog di internal warga. Pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan usulan penyelesaian itu ke KSP. (ika)

Baca: Petani Minta Relokasi yang Manusiawi

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!