Banyak Berita Bohong, Jokowi: Penegak Hukum Harus Tegas

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi media online yang menyebarkan kebencian serta berita-berita bohong tanpa berlandaskan sumber yang jelas.

Kamis, 29 Des 2016 18:00 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (Setkab.go.id)

Presiden RI Joko Widodo. (Setkab.go.id)

Jutaan pengguna internet Indonesia yang aktif, tak semuanya menggunakan bahasa yang santun dan positif demi kemajuan bangsa. Banyak tulisan di media online dan media sosial yang menyebar kebencian, kebohongan dan fitnah.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi media online yang menyebarkan kebencian serta berita-berita bohong tanpa berlandaskan sumber yang jelas. Kata dia, seharusnya media online dijadikan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi demi menunjang kesejahteraan masyarakat serta menjalin persatuan bangsa.

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang masyarakatnya aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan data, sekitar 132 jutaan penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif.

“Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung, sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini dan saya minta penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi. Simak quote selengkapnya di audio yang kami sajikan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.