Sosialisasi Penyederhanaan Rupiah Mulai Januari

Kamis, 27 Des 2012 09:36 WIB

Redenominasi; mata uang

KBR68H, Jakarta - Kementerian Keuangan merencanakan sosialisasi dan konsultasi publik terkait redenominasi mata uang Rupiah akan dilakukan mulai Januari mendatang. Sosialisasi dilakukan hingga Mei.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat betul-betul paham maksud redenominasi adalah untuk penyederhanaan mata uang, bukan pemotongan nilai uang.

""Di bulan Januari sampai di bulan Mei itu akan ada sosialisasi publik dan konsultasi publik yang aktif sekali tentang redenominasi mata uang, supaya kita betul-betul paham maksud dan tujuan redenominasi mata uang termasuk resiko-resikonya," kata Agus Martowardojo.

"Kita tidak mau masyarakat mengira bahwa ini adalah sanering atau pemotongan nilai mata uang. Masyarakat Indonesia yang tersebar luas harus betul-betul paham itu."

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, jika ekonomi Indonesia dan masyarakatnya sudah dianggap siap, maka pemerintah akan melanjutkan dengan mendorong penyelesaian Rancangan Undang Undang Redenominasi Mata Uang Rupiah.

Saat ini, RUU tersebut masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional 2013. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukar. Misalnya, uang kertas Rp 10 ribu menjadi uang logam dengan angka Rp 10.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi