Tantangan Program Perhutanan Sosial

Kalaupun sudah panen, hasilnya terpaksa diserahkan ke tengkulak. Ini karena petani tak ada akses untuk menyalurkan hasil panen ke perusahaan rekanan pemda semacam Bulog.

Kamis, 09 Nov 2017 05:21 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan petani di Madiun

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun. (Foto: Antara/Siswowidodo)

Presiden Joko Widodo terus menggenjot program Reforma Agraria. Dalam sepekan ini, ia berkunjung ke Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Sragen. Di sana Jokowi menyerahkan sertifikat tanah dan surat keputusan pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara. Yang terakhir, dikenal dengan nama perhutanan sosial.

Di Sragen, Jawa Tengah, ada 9 ribuan sertifikat tanah yang dibagikan. Sedangkan di Karawang, sebanyak 1500an hektar dipinjamkan untuk perhutanan sosial. Dari situ, Jokowi berharap tak ada lagi persoalan sengketa.

Program Reforma Agraria menjadi agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Khusus  perhutanan sosial, pemerintah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga Kementerian BUMN, wajib mengawal jalannya perhutanan sosial. Konkretnya, masyarakat akan dipinjami lahan 35 tahun untuk dikelola. 

Tapi bagaimana sesungguhnya perhutanan sosial berjalan di lapangan? Sudahkah menyejahterakan perekonomian masyarakat atau petani? Sayangnya, belum.

Pemalang, Jawa Tengah menjadi lokasi percontohah perhutanan sosial. Petani yang dipinjami lahan justru mengalami berbagai kesulitan. Pertama, karena lahan yang dipinjami berada di perbukitan, tak ada akses air untuk mengairi semisal embung atau pompa air. Alhasil, petani hanya bergantung pada hujan. Kalau sedang kemarau, mereka absen menanam. Dan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa meminjam. 

Kedua, kalaupun sudah panen, hasilnya terpaksa diserahkan ke tengkulak. Ini karena petani tak ada akses untuk menyalurkan hasil panen ke perusahaan rekanan pemda semacam Bulog. Persoalan yang sama juga terjadi pada petani Teluk Jambe, Karawang.

Program Reforma Agraria ala Presiden Joko Widodo sebetulnya sudah dihujani kritik. Bagi-bagi sertifikat tanah, misalnya, diragukan tepat sasaran. Perhutanan sosial pun, tak sepenuhnya melenyapkan masalah. Toh, setelah lahan itu dikembalikan petani akan kembali luntang-lantung. Jadi alangkah baiknya jika sedari sekarang, pemerintah memelototi betul kondisi di lapangan. Apakah masih ada bolong di sana-sini atau tidak, sebelum runyam. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau