Setnov Kecelakaan, IDI Tunggu Surat KPK untuk Periksa

"Prinsipnya kita menunggu perintah dari KPK. Kita tidak bisa inisiatif."

Kamis, 16 Nov 2017 21:54 WIB

Mobil yang diduga digunakan Ketua DPR Setya Novanto saat mengalami kecelakaan, Kamis (16/11). (Sumber: Medsos)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) siap memberikan opini alternatif terkait kondisi kesehatan tersangka kasus KTP elektronik, Setya Novanto. Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat permintaan jika memang opini itu diperlukan.

"Prinsipnya kita menunggu perintah dari KPK. Kita tidakĀ  bisa inisiatif. Second opinion itu kan KPK," ujar Adib kepada KBR, Kamis (16/11).

Baca: Setnov Gegar Otak

Setya Novanto sebelumnya pernah mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ketika itu KPK sudah mengirimkan surat permintaan agar IDI memeriksa kesehatan politikus Golkar. Namun sebelum itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghapus status tersangka Novanto.

Kini setelah sempat hilang, Setya Novanto dilaporkan kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan menuju KPK.

Editor: Rony SitanggangĀ 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.