Pungli di Tanah Abang, Sandiaga Janji Tindak Tegas

""Terimakasih kepada Ombudsman dan terimakasih kepada teman-teman yang sudah melakukan Inspector Gadget, penyamaran-penyamaran gitu. ""

KBR, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan menindaklanjut data-data dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai keterlibatan aparat pemerintah terhadap kesemerawutan kawasan Tanah Abang. Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov akan memberikan sanksi tegas bila memang benar ada pejabat Satuan Polisi Pamong Praja,  aparat  di Kelurahan, ataupun  di Kecamatan, yang menerima uang dari pemilik lapak dagangan di kawasan Tanah Abang, untuk melakukan pembiaran.

"Terimakasih kepada Ombudsman dan terimakasih kepada teman-teman yang sudah melakukan Inspector Gadget, penyamaran-penyamaran gitu. Data-data itu akan kita gunakan dan jika betul-betul ada PNS yang terlibat akan saya tindak secara tegas. (Sanksi seperti apa? Pemecatan?) Sanksinya sangat tegas. Begitu kita sudah putuskan, kita akan berikan sanksi yang tentunya yang sesuai dengan peraturan di Pemprov DKI," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (24/11).

Sandiaga mengklaim tadi pagi dia melihat kondisi kawasan Tanah Abang sudah rapih. Dia mengatakan, tidak ada pedagang kaki lima ataupun ojek yang berada di atas trotoar.

(Gubuk liar yang berdiri di atas jalan inspeksi Kanal Banjir Barat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (3/11).)

Tidak hanya itu, Sandiaga melanjutkan pengguna kereta api yang turun di Stasiun Tanah Abang juga sudah tertata. Hal tersebut karena PT. Kereta Api Indonesia telah memberikan arahan agar para pengguna kereta keluar di ujung stasiun.

Kedatangan Sandiaga ke kawasan Tanah Abang itu, sudah memberitahu ke Sekretaris Daerah Saefullah dan Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede. Dia   curiga, kawasan tersebut rapih karena ada rencana kedatangannya.

"Kita pastikan, jangan rapih karena saya mau datang. Tapi rapih karena sistemnya sudah terbentuk," kata dia.

Baca: Temuan Ombudsman, Aparat Gunakan Preman Tarik Pungli

Bukan hanya Sandiaga, Gubernur Anies Baswedan juga sudah melakukan pengecekan langsung ke kawasan Tanah Abang. Keduanya membuat catatan terkait rencana penataan kawasan tersebut yang sampai saat ini masih disusun.

Keduanya kemudian akan bertukar pikiran untuk memperkuat rencana penataan kawasan Tanah Abang.

"Kita akan tukar pikiran. Seandainya beliau sudah yakin dengan apa yang sudah kami rumuskan semoga bisa segera direalisasikan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala menilai kesemrawutan di Pasar Tanah Abang karena ketidaktegasan aparat terhadap pelapak. Ketidaktegasan tersebut muncul karena kedekatan terbangun antara aparat dengan pelapak sudah terjalin.

Dari hasil investigasinya, Ombudsman RI menemukan fakta bahwa tiap pedagang bisa memberi uang di kisaran Rp500 ribu sampai Rp1 juta dalam sebulan kepada aparat Pemprov.

"Kita berpikir tidak  mungkin muncul (kesemrawutan) begitu saja, PKL-nya juga sudah lama ada di Jakarta, dan nakal juga sih. Cuma tergantung sama aparat, kalau nindak tegas, konsisten, maka PKL juga akan taat," kata Adrianus.

Editor: Rony Sitanggang

• ombudsman RI
• Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno
• preman
• pedagang kaki lima