Program Kerjasama Pengembangan Kapasitas bagi PNS

Rata-rata PNS Indonesia lulusan S1 dan sedikit sekali yang bergelar master atau doktor. Ini membuat kualitas PNS Indonesia menjadi tidak kompetitif.

Kamis, 30 Nov 2017 17:15 WIB

Desentralisasi membawa sejumlah konsekuensi bagi pemerintah daerah (Pemda) di tingkat kabupaten/kota. Mereka menjadi lebih bebas mengurus rumah tangga sendiri, dari  merencanakan, penganggaran, pelaksanaan, dan seterusnya. Namun begitu, proses ini juga menghadirkan pertanyaan bagaimana kesiapan aparatur sipilnya (PNS)? Bukan rahasia lagi, kerja birokrasi selama ini identik dengan pelayanan masyarakat yang lamban, bertete-tele, menyusahkan. Data Bank Dunia 2010 menyebutkan,  kualitas pelayanan umum di Indonesia paling payah (rangking 47), dibanding Malaysia (rangking 87) dan Singapura (99). Menurut data Badan Kepegawaian Nasional 2009, rata-rata PNS Indonesia lulusan S1 dan sedikit sekali yang bergelar master atau doktor.  Ini membuat  kualitas PNS Indonesia menjadi tidak kompetitif.  Mengingat kondisi ini, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA mengadakan program kerjasama pengembangan kapasitas bagi PNS atau Professional Human Resources Development IV. Apa dan bagaimana program ini? Dengarkan Ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) bersama narasumber Dr. Nur Hygiawati Rahayu, M.T., M.Sc. selaku Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan dan Romi Djamaris, Program Officer JICA Indonesia Office Perencana Bappenas (Pusbindiklatren), BAPPENAS pada hari Senin, 4 Desember 2017 pukul 09.00 WIB di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, bagi yang berada di Jakarta anda bisa mendengarkan melalui Power Radio 89,2 FM Jakarta atau via Live Fanpage Facebook : Kantor Berita Radio-KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, ditunggu melalui telp bebas pulsa 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di nomor 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi