Pengamat: Jadi Penyandang Dana Utama, Setnov Tidak Tergantikan di Golkar

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2015, kekayaan Setya Novanto mencapai Rp114,769 miliar.

Senin, 20 Nov 2017 13:42 WIB

Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto saat dibawa KPK dari RSCM ke Rutan KPK di Jakarta, Minggu (19/11/2017). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan tergantikan, meski yang bersangkutan kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arbi mengatakan rapat pleno Partai Golkar yang akan digelar Selasa, 21 November 2017 besok tidak akan merekomendasikan pergantian Ketua Umum Partai Golkar.

Arbi beralasan Setya Novanto merupakan penyandang utama keuangan partai. Ia menilai pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar tidak akan berani mengganti Setya Novanto, meskipun elit partai seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung sudah mendorong pergantian ketua umum.

"Tekanan dari kelompok yang ingin mengganti Novanto masih lemah. Termasuk Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung, itu sudah tidak ada apanya itu. Sudah tong kosong. Kalau Idrus Marham kan selalu menggunakan keputusan sama DPD-DPD," kata Arbi Sanit saat dihubungi KBR, Senin (20/11/2017).

Arbi Sanit meyakini elite Partai Golkar juga tidak akan memedulikan elektabilitas partai dengan akan tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum. 

"Ini akan berdampak pada 2019. Tapi elite Golkar itu tidak mau tahu. Ini kan bukan politik demokratis. Kalau demokratis kan memperhatikan polling, memperhatikan pendapat publik, perhatikan tokoh-tokoh oposisi. Sedangkan, ini partai oligarki," tambah Arbi.

Terkait dukungan kepada Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019, Arbi Sanit menilai Golkar tidak akan menarik kembali dukungan tersebut. Meskipun Setya Novanto ditahan KPK dan tidak mendapat perlindungan dari presiden.

"Golkar itu selalu mencari perlindungan di pusat kekuasaan. Karena dia partai yang lahir dari kekuasaan, hidup dalam kekuasaan dan mati juga harus dalam kekuasaan. Jadi sekalipun dia dikecewakan oleh presiden, tetap saja akan berada di situ," kata Arbi Sanit.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2015, kekayaan Setya Novanto mencapai Rp114,769 miliar. 

Kekayaan Setya Novanto itu jauh melampaui kekayaan sejumlah kader yang sebelumnya sempat bertarung dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar pada Mei 2016 lalu. Aziz Syamsuddin misalnya, memiliki kekayaan Rp58,9 miliar lebih. 

Sedangkan Airlangga Hartarto memiliki kekayaan Rp46,3 miliar, Ade Komaruddin memiliki kekayaan Rp20,3 miliar, Priyo Budi Santoso memiliki harta kekayaan Rp17 miliar dan Mahyudin memiliki kekayaan Rp10,6 miliar. 

Baca juga:

Beberapa Opsi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji menyatakan, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. 

Pernyataan Sarmuji itu merespon penahanan Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR, Setya Novanto, di rumah tahanan KPK. Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi KTP elektronik sejak 31 Oktober 2017.

Sarmuji mengatakan, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 21 November 2017, untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pasca penahanan Novanto.

"Banyak opsi yang bisa didiskusikan, termasuk saran dari Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan untuk menggelar Munaslub. Itu pasti akan kami diskusikan. Kemudian tahapan-tahapannya akan kami bicarakan dalam rapat pleno. Misalkan apakah perlu menunjuk Plt pelaksana tugas ketua umum, sampai terbentuknya Munas atau langsung pembentukan panitia Munas," kata Sarmuji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Sarmuji menjelaskan, meskipun sistem organisasi tetap berjalan tapi Partai Golkar akan mengalami kesulitan dalam mengambil suatu keputusan jika tidak ada pemimpin. 

Sarmuji mengatakan Golkar sebagai organisasi tidak mungkin tanpa pemimpin dalam waktu lama. Kondisi ini akan berbahaya untuk organisasi sebesar Golkar.

"Pasca penahanan Pak Novanto, Golkar harus punya figur baru yang diangkat menjadi pemimpin partai," ujarnya.

Selain itu, Sarmuji menambahkan, pemimpin Partai Golkar dibutuhkan dalam mengahadapi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang. 

Sarmuji mengatakan, pengajuan calon anggota legislatif dan calon Presiden harus ditandatangani Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain berdasarkan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu.

"Tidak bisa kalau hanya pelaksana tugas atau Plt," kata Dia.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang