Krisis Tembagapura, TNI Bantah Intimidasi dan Batasi Pasokan Pangan

"Orang yang keluar-masuk harus didata, cek, sehingga kita tahu persis keberadaan masyarakat di sana, jumlah pastinya berapa."

Selasa, 14 Nov 2017 21:55 WIB

Ilustrasi: Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bukit Utikini, Tembagapura. (Foto: Ist)

KBR, Jakarta- Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah ada   upaya  membatasi  masuknya bahan makanan ke Desa Kimberli dan Banti, Tembagapura, Papua. Menurut Juru Bicara TNI Wuryanto, aparat memeriksa bawaan, serta bertanya keperluan warga yang keluar atau masuk desa terisolasi itu merupakan hal yang wajar.

Wuryanto mengklaim TNI tak berniat membatasi pasokan bahan pangan untuk warga desa. Kata dia,  TNI ikut membantu menyalurkan bantuan bahan pangan dari pemerintah daerah untuk warga desa.

"Yang jelas, itu kan masih di kepolisian. Pihak kepolisian yang melakukan itu. Tetapi TNI sudah ada permintaan bantuan. TNI juga sudah menyiapkan pasukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang informasi penyanderaan, dan lain-lain itu, otomatis orang yang keluar-masuk harus didata, cek, sehingga kita tahu persis keberadaan masyarakat di sana, jumlah pastinya berapa. Ini kan masih simpang siur juga," kata Wuryanto kepada KBR, Selasa (14/11/2017).

Wuryanto mengatakan, penjagaan ketat tersebut untuk memastikan jumlah warga di desa yang terisolasi tersebut. Pasalnya, kata dia, hingga saat ini jumlah warga yang ada di desa itu masih belum jelas. Apabila ada yang ingin masuk atau keluar, secara otomatis petugas TNI atau polisi akan menanyakan keperluannya, yang menurut Wuryanto bukan tindakan interogasi. Wuryanto juga membantah, ada perampasan bahan pangan warga oleh petugas tersebut.

Juru bicara TNI Wuryanto membantah kabar anggota TNI dan Polri yang mengintimidasi pelajar Papua yang tengah menjalani pendidikan di daerah lain.Wuryanto mengklaim, semua anggota TNI hanya menjalankan tugas sesuai prosedur, dan tak ada tindakan intimidatif kepada warga Papua.

Wuryanto  meyakini, intimidasi juga tak dilakukan oleh anggota polisi kepada pelajar Papua.

"Kita belum ada laporan, nanti dicek dulu. Tetapi yang jelas, kita tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu, dan saya yakin polisi juga tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu kan cara-cara, kalau kita katakan cara-cara lama. Tetapi kita tidak pernah melakukan hal-hal di luar prosedur, hal-hal di luar ketentuan. (Apa ada upaya mendata warga Papua di daerah lain?) Kita semuanya sebagai warga itu tidak ada pendataan secara khusus, tapi memang aparat teritorial harus mengetahui keberadaan semua warga di daerah binaannya. Bukan hanya papua," kata Wuryanto kepada KBR, Selasa (14/11/2017).

Wuryanto juga mengatakan, TNI tak melakukan pendataan secara khusus terhadap warga Papua di daerah lain. Meski begitu, kata dia, petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) selalu mendata semua warga yang ada di wilayahnya. Kata dia, anggota TNI di tingkat desa itulah yang mencatat dan mengetahui pola masyarakat di wilayahnya, meliputi penduduk asli maupun pendatangnya.

Sebelumnya warga   di kawasan Tembagapura, Mimika kesulitan keluar-masuk desa. Salah seorang warga Timika, Adolfina, mengatakan  tak bisa mengunjungi keluarganya di Tembagapura karena akses dijaga ketat aparat keamanan.

Kata dia,   warga desa pun tak bisa sembarangan naik ke Tembagapura bahkan untuk membeli makanan.

"Sekarang sulit aksesnya keluar-masuk. Pintunya dijaga ketat TNI Polri. Mama-mama yang belanja atau mau turun diperiksa. Mereka beli beras dua karung, nanti ditanya-tanya ini untuk siapa," kata Adolfina kepada KBR, Selasa (14/11).

Kata dia, warga tak diizinkan membeli bahan makanan dalam jumlah besar. Padahal kebiasaan selama ini, warga ke kota untuk membeli banyak bahan makanan sebagai persediaan. Sebab menurut Adolfina jarak dari desa-desa tersebut ke kota mencapai puluhan kilometer.

Kata dia, sejak situasi memanas,   aparat keamanan kerap menahan sebagian bahan yang dibeli.

"TNI-Polri periksa sipil. Barang belanjaan sebagian disita. Macam beras dua karung, satu karung ditahan di pos."

Adolfina hanya bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Tembagapura sesekali melalui sambungan telepon. Kakak kandungnya, Julia, sempat bercerita kepada Adolfina bahwa situasi di Tembagapura kota pun tegang. Aparat keamanan berkeliaran dan kerap menginterogasi warga.

Sementara intimidasi terhadap warga Papua di luar bumi cendrawasih disampaikan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).  Kata Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Bandung Leonardus O. Magai aparat keamanan menerobos masuk ke rumah kontrakan mahasiswa asal Mamberamo Tengah, Rabu(1/11) pukul 22.00 WIB.

"Ada Babinsa masuk. Tanpa surat perintah. (Kami) Meminta berhenti di depan, tapi polisi langsung masuk ke ruangan memeriksa kamar dan membangunkan mahasiswa yang tertidur," ujar Leonardus kepada KBR, Selasa (14/11).

Leonardus   tidak mengetahui motif aparat keamanan saat itu. Usai memeriksa rumah tanpa izin, mereka lantas pergi. Namun tidak lama, mereka kembali bersama Kapolsek Lengkong, dan Koramil Regol  menyita alat tajam seperti pisau dapur karena dianggap membahayakan keamanan.

Imasepa Bandung sudah mempertanyakan tujuan penggrebekkan itu. Namun hingga saat ini menurut Leonardus aparat keamanan tidak pernah menjelaskan.

"Dari pihak militer juga minta data itu mahasiswa. Tapi maksud mereka minta data itu apa? Kan harusnya lewat RT."

Juru Bicara FRI-WP, Surya Anta mengatakan   intimidasi dan pengawasan intensif terhadap kehidupan sipil yang dilakukan oleh militer dan polisi tidak hanya terjadi di Papua pasca kejadian tersebut. Dia mencontohkan  pertemuan  Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) di Malang, Jawa Timur, Asrama Papua di Bandung dan Asrama Papua di Manado yang  didatangi oleh tentara dan polisi.

Menurut dia, jika pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah di Papua, maka satu-satunya jalan ialah dengan diskusi duduk bersama dan membiarkan Warga Papua mengurus wilayahnya sendiri.

"Pemerintah Indonesia harus memberi ruang hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua. Kemudian menarik TNI dan Polri dari tanah Papua. Menutup PT Freeport dan perusahaan internasional lainnya di Papua, membebaskan tahanan politik dan membiarkan jurnalis dan media termasuk dari asing bebas memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua," ucapnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim